Alarm dari Madura

Kabar duka terdengar dari Madura. Ahmad Budi Cahyono, guru honorer seni rupa di SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Jawa Timur, meninggal setelah mengalami patah tulang leher dan cedera otak berat karena dipukul oleh Holili, muridnya, pada Kamis (1 Februari 2018). Kabar memilukan sekaligus memalukan ini tidak hanya kabar duka dari Madura, tapi juga kabar duka dari dunia pendidikan kita.

Lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat memanusiakan manusia, justru menjadi ruang bagi aksi men-“tidak”-manusiakan manusia. Kasus di Madura ini pun terjadi beberapa hari menjelang rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan 2018 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah sinyal darurat bagi para pemangku kebijakan.

Pemukulan yang dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya hingga menyebabkan sang guru meninggal sungguh memprihatinkan. Belum lagi, apabila informasi ini ditambah bahwa kasus tersebut terjadi di Madura: sebuah daerah dengan mayoritas masyarakatnya yang merupakan masyarakat santri, sekaligus suatu teritorial kebudayaan di Nusantara yang memiliki falsafah agung bupa’-bapu’ guru rato (penghormatan kepada orang tua, guru, dan pemimpin). Kasus ini mencoreng wajah kita sebagai bangsa yang dahulu dikenal sebagai bangsa penjunjung nilai-nilai keadaban sepanjang sejarah peradaban.

Ada apa dengan pendidikan kita? Ada apa dengan Madura? Ada apa dengan kita?

 

Pendidikan yang Gagal

Ketika guru dianiaya lalu meninggal di tangan muridnya, jelas ada persoalan besar dalam sistem pendidikan nasional kita. Presiden, menteri pendidikan dan kebudayaan, cendekiawan, dan agamawan mesti duduk bersama, berembuk, mencari akar masalah berikut solusinya. Hal ini perlu dilakukan, agar di masa depan, peristiwa memilukan sekaligus memalukan seperti ini tidak terjadi lagi.

Apabila kita dianugerahi akal yang sehat serta batin yang jernih, murid tersebut sebenarnya bukan hanya pelaku, melainkan juga korban dari sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai, juara, juga selembar kertas bernama ijazah, tapi menafikan etika yang sejatinya merupakan hakikat dari seluruh ilmu pengetahuan.

Tidak cukup hanya dengan memenjarakan murid yang bersangkutan. Hukuman, memang akan memberi efek, tapi hanya kepada anak itu saja, tidak kepada anak-anak atau murid-murid lain di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, perlu rumusan yang tepat serta strategi yang jitu agar pendidikan benar-benar menjadi mata air keteladanan (ing ngarsa sung tulada), pembangun jiwa (ing madya mangun karsa), sekaligus pengarah kehidupan (tut wuri handayani), sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara.

Harus jujur diakui, sistem pendidikan nasional kita belum sampai pada tiga ajaran tersebut, belum sampai pada hal yang esensial dalam pendidikan yakni adab atau keluhuran budi. Sistem pendidikan kita masih berputar-putar pada wilayah permukaan seperti kurikulum dan ujian nasional yang, itu pun, selalu menimbulkan keriuhan setiap tahun atau pada setiap pergantian kepemimpinan.

Kurikulum yang semestinya sekadar penunjang atau pembantu dalam aktivitas belajar-mengajar justru menjadi belenggu yang mengikat kreativitas murid dan guru. Dengan kurikulum itu, murid dan guru kehilangan kebebasan dalam berpikir dan berimajinasi. Ironisnya, perubahan kurikulum itu pun tidak hanya membingungkan murid dan guru, tapi juga kerap dipakai sebagai media untuk meraih keuntungan ekonomi dan politik semata oleh segenap pemegang kebijakan, dari pusat hingga daerah!

Ujian nasional justru lebih tampak sebagai cobaan nasional. Betapa tidak, setiap tahun, anak-anak Indonesia yang duduk di kelas akhir sekolah menengah maupun sekolah dasar ditimpa depresi berat akibat sistem penilaian akhir yang sungguh tidak memanusiakan itu. Ujian, yang seharusnya menjadi ajang mengekspresikan nalar dan jiwa sekreatif mungkin dari segala yang didapat selama menempuh berbagai pelajaran di sekolah, justru menjadi pemicu gangguan kekacauan mental dan emosional karena mereka hanya dipaksa untuk menghafal, agar sampai pada standar nilai yang telah ditentukan.

Akhirnya, baik siswa maupun guru, kemudian tak ubahnya robot-robot yang hanya memiliki raga tanpa jiwa, jasmani tanpa rohani, dengan gerak dan kemampuan seragam, yang pusat kontrolnya ada pada pemegang kebijakan. Di sinilah, pendidikan kehilangan jati dirinya; kehilangan tujuan, bahkan rutenya.

 

Kebudayaan yang Hilang

Sejak berabad lalu, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang andep asor, bangsa yang berbudi pekerti. Yang tua mengasihi yang muda; yang muda menghormati yang tua. Oleh karena itu, kabar meninggalnya seorang guru di tangan muridnya di Madura itu pun mengguncang jiwa serta memorakporandakan nalar kita. Mengapa ini terjadi? Dari mana naluri kekejaman ini diperoleh? Di mana pangkal persoalan semua ini?

Apabila kita mau merenung sejenak, barangkali kita tidak akan terkejut karena kebudayaan antah-berantah memang telah merangsek jauh sebegitu dalamnya ke seluruh persendian bangsa, dari kota hingga pelosok-pelosok desa. Masuknya televisi dan internet menjadi penanda bagi revolusi kebudayaan dan keadaban kita. Diperparah lagi dengan hadirnya teknologi baru bernama telepon pintar dengan fasilitas jaringan internetnya. Dunia ini praktis ada di hadapan lalu mengecil sebatas genggaman.

Anak-anak kita cukup memandang televisi apabila ingin menonton apa dan siapa. Dengan sekejap melihat film, sinetron, lalu beralih pada tayangan-tayangan kekerasan atau siaran-siaran yang tak mendidik apabila jemarinya memencet tombol lain pada perangkat kendali jauh (remote control). Atau, dengan hanya menyentuh lalu menggeser-geserkan jempolnya di layar telepon pintar, terkuaklah “semesta” bernama YouTube, facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi media sosial lainnya, yang siap menawarkan apa saja dan mengantar ke mana saja, sebebas-bebasnya.

Dengan kebebasan itu, mereka dapat melihat apa saja: dari yang luhur hingga yang banal, dari yang paling mencerdaskan hingga sebaliknya. Internet pula yang kemudian memperkenalkan mereka pada permainan dalam jaringan (game online): sebuah model permainan yang banyak mengandung nilai-nilai kekerasan, hingga akhirnya membuat mereka berperilaku banal dan asosial.

Akhirnya, bukan hanya dunia yang dilipat lalu mengecil dalam genggaman, tapi juga seluruh sistem kebudayaan dan nilai-nilai keadaban. Jangan heran kemudian apabila orang Jawa kehilangan Jawa-nya karena sudah berubah menjadi orang Amerika; orang Sunda hilang Sunda-nya karena sudah berprilaku sebagaimana orang Belanda; orang Bali hilang ke-Bali-annya karena menjelma orang Australia; dan orang Madura, yang semula beradab karena ditempa dengan kehidupan dan tradisi pesantren, kemudian menjadi barbar.

Televisi dan internet tidak hanya merombak tatanan ekonomi dan politik kita, tapi juga seluruh elemen kebudayaan dalam berbangsa dan bernegara. Ironisnya, melalui televisi dan internet, yang ditiru dari kebudayaan luar bukan kebudayaan positif seperti budaya riset atau kedisiplinan yang membuat martabat mereka terangkat, tapi justru kebudayaan artifisial sebatas berpakaian, kebebasan yang kebablasan, gaya hidup yang glamor, dan perilaku-perilaku asosial yang bertentangan dengan adab ketimuran.

Kembali ke Pancasila

Kasus di Madura hanyalah puncak gunung es dari segunung persoalan yang semestinya disikapi tidak main-main oleh pemangku kebijakan: dari presiden, menteri, hingga dinas-dinas pendidikan di daerah. Cendekiawan dan agamawan mesti dilibatkan karena ini adalah tanggung jawab bersama. Kasus di Madura adalah alarm bagi dunia pendidikan nasional kita agar berintrospeksi lalu segera berbenah. Tanpa upaya-upaya itu, bukan hal yang mustahil apabila di kemudian hari kasus serupa terjadi kembali di daerah-daerah lain di Indonesia.

Apabila kita memang mau kembali pada Pancasila, pendidikan bagi anak bangsa, sejatinya adalah amanat Tuhan hasil dari proses kita dalam ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan tujuan hakiki pendidikan. Tujuan yang yang tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan anak-anak, murid, atau siswa yang tumbuh dengan setumpuk piala maupun piagam kejuaraan; tidak pula untuk menggodoknya hanya agar siap menjadi kuli bagi industri maupun perusahaan; tapi untuk memanusiakan manusia, menjadikannya manusia yang hidup dan mati sebagaimana manusia, dengan nilai dan perilaku yang tidak melukai kemanusiaan.