Ideologi dan Hegemoni Pembacaan terhadap Althusser dan Gramsci

in Esai by

Pengaruh Marx Terhadap Althusser dan Gramsci

Pemikiran Karl Marx sering dipadukan dengan pendekatan strukturalisme. Dengan menggunakan strukturalisme, mereka ingin membebaskan pemikiran Marx dari konsepsi ideologi sebagai “spekulasi murni” atau kesadaran yang palsu (Larrain dalam Takwin, 2009: 75). Untuk menolak ideologi sebagai kesadaran palsu, strukturalisme harus memisahkan konsepsi ideologi dari pandangan yang menyatakan “subjek ikut serta dalam asal-mula pembentukan ideologi.” Sebaliknya, materilah yang membentuk kesadaran subjek sehingga mengadopsi suatu ideologi. Ideologi bukan representasi palsu dari realitas karena sumbernya bukan subjek, melainkan realitas materiel. Tokoh Marxis yang menggunakan pendekatan strukturalisme adalah Louis Althusser (1918-1990). Ia merupakan pemikir Marxis-strukturalis terpenting yang berpengaruh besar dalam kajian ideologi.

Seiring dengan pemikiran Karl Marx mengenai proses produksi kapitalis yang secara meyakinkan terbukti dalam Capital, Louis Althusser melatari pemikirannya dengan kondisi produksi yang sebelumnya diungkapkan Marx. Althusser yang lahir di Birmandries dekat kota Aljier, Aljazair ini mengungkapkan bahwa setiap formasi sosial muncul dari modus produksi dominan, di mana memungkinkan berfungsinya kekuatan produksi yang telah ada sebelumnya, di dalam dan di bawah relasi produksi yang definitif. Dengan demikian, untuk mempertahankan keberadaan praktik produksi tersebut, dan demi meraih kemampuan untuk berproduksi, setiap tatanan sosial mesti mereproduksi kondisi produksi pada saat yang sama. Karena itu, tatanan sosial harus mereproduksi: (1) kekuatan produktif, dan (2) hubungan produktif yang sudah ada (Althusser, 2008: 4).

Lahirnya pedagang-pedagang lain yang akan memberikan pemenuhan atas bahan-bahan untuk mereproduksi suatu produksi kepada pedagang lain (tuan lain). Untuk mengkaji mekanisme ini, yang akan membentuk “rangkaian tanpa akhir,” sangatlah penting untuk mengikuti prosedur global Marx dan mempelajari secara khusus hubungan perputaran antara lembaga I (produksi alat produksi) dan lembaga II (produksi alat konsumsi), serta relasi nilai lebih (surplus value) dalam Capital volume I, II, dan III (Althusser, 2008: 6).

Meskipun masih memberi tempat bagi pengaruh ekonomi, Althusser beranggapan bahwa suprastruktur ideologi bukan sekadar representasi dari esensi ekonomi seperti yang dinyatakan Marx. Althusser memandang ideologi sebagai sesuatu yang otonom dari pengaruh basis ekonomi. Ideologi bekerja dengan caranya sendiri. Walaupun tak bisa disangkal ada pengaruh dari basis ekonomi, hal itu tidak dapat mencegah suprastruktur untuk berdiri otonom dari basis ekonomi. Ideologi memiliki kemampuan untuk melancarkan kekuasaan dan pengaruh dengan caranya sendiri terhadap basis ekonomi dan arah perkembangan perubahan sosial (Takwin, 2009: 83-84).

Dengan kata lain, Althusser melihat Marx tidak merumuskan pemikiran tentang ideologi yang cukup berarti karena ia terlalu memandang ideologi sebagai representasi dari basis ekonomi (daya dan relasi produksi). Keyakinan Marx bahwa ideologi pasti berubah tatkala suprastruktur berubah membuatnya kurang mencermati keberadaan berbagai institusi (agama, pendidikan, keluarga, dan sebagainya) yang juga bekerja secara ideologis. Althusser melakukan revisi terhadap pemikiran Marx dan mencoba memecahkan problem-problem teoretis yang belum diselesaikan Marx, khususnya teori tentang ideologi. Dalam pandangannya, Marx menganut suatu bentuk esensialisme dengan menempatkan ekonomi sebagai esensi yang membentuk institusi-institusi sosial. Hal ini menjadikan ideologi sekadar representasi dari esensi internal tersebut (Takwin, 2009: 83).

Sementara ketika membaca karya Gramsci maka kita akan memfokuskan diri pada konsep hegemoni. Gramsci memiliki fokus untuk mengombinasikan analisis dari ekonomi Marxis dan penekanannya pada proses politik dan kultur. Gramsci membangun konsep yang dapat menjelaskan kenapa beberapa kelompok mampu memiliki kekuasaan dan bagaimana kelompok yang berkuasa tersebut kemudian membangun dan menjaga kepemimpinan moral dan kepemimpinan budaya. Berbeda pendapat dengan determinisme ekonomi, Gramsci berpendapat bahwa hegemoni tidak otomatis berasal dari mereka yang memiliki dominasi ekonomi dari kelas yang berkuasa, tetapi adalah sesuatu yang harus dibangun dan diperjuangkan.

Gramsci menyatakan bahwa ekonomi bukanlah faktor utama dari perjalanan sejarah manusia, akan tetapi hubungan seseorang di dalam masyarakat, posisi seseorang dalam masyarakat, bagaimana seseorang kemudian mencari kesepakatan di antara sesamanya, dan kemudian membangun masyarakat berdasarkan kesepatakan tersebut. Gramsci menolak bahwa ekonomi adalah satu-satunya faktor yang memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat. Ia menyatakan harus dicapai keseimbangan antara kondisi ekonomi dan pembangunan kekuatan ekonomi, kebudayaan dan ide.

Ideologi Menurut Althusser

Althusser memandang bahwa ideologi seperti sistem produksi yang sangat dipengaruhi oleh reproduksi kekuatan produktif. Hanya saja dalam reproduksi ideologi, tidak dibutuhkan kapital konstan berupa mesin-mesin untuk bereproduksi. Dengan kata lain, ideologi mereproduksi sumber daya manusia (labour power) dengan cara yang berbeda. Lantas, bagaimana reproduksi sumber daya manusia ini dapat berjalan?

Pertama, reproduksi sumber daya manusia ini dapat melalui pemberian peranti material pada buruh sehingga sumber daya manusia tersebut dapat mereproduksi dirinya sendiri: dengan pemberian upah. Upah adalah bagian tak terpisahkan dari akuntasi setiap perusahaan, dalam pengertiannya sebagai “modal upah” (wages capital) dan bukan sebagai kondisi reproduksi material sumber daya manusia (Althusser, 2008: 7). Upah sendiri bukanlah sebagai pemenuhan reproduksi materiel sumber daya manusia, melainkan hanya sebatas untuk pemulihan tenaga untuk dapat bekerja kembali esok hari. Dengan kata lain, uang atau gaji adalah hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan atau singkat kata untuk memastikan bahwa esok hari, sang buruh dapat mempersembahkan dirinya di “altar suci” pabrik tempat ia bekerja. Selain untuk mereproduksi dirinya, upah itu pun digunakan sang buruh untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang merupakan sumber daya manusia yang produktif dewasa nanti (tentunya sumber daya manusia yang akan dipersembahkan kepada “tuan-tuan” di kemudian hari). Atas fakta seperti ini kita mengetahui bahwa kaum proletariatlah yang membiayai “tenaga produktif” untuk kepentingan kapitalis!

Pemenuhan tenaga kerja yang produktif bagi dunia kerja ini tidak hanya karena suatu produksi memerlukan sumber daya manusia yang “kompeten”, yang berarti dirinya harus cocok untuk ditempatkan dalam sebuah sistem proses produksi yang kompleks. Oleh karenanya, penciptaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian tertentu menjadi penting. Praktis, pemenuhan atas sumber daya manusia yang kompeten ini dibebankan kepada sistem pendidikan yang berada di luar arena produksi secara langsung (seperti Negara). Rezim kapitalis secara “pintar” membentuk sistem seperti ini agar mereka tidak terbebani secara langsung dalam proses reproduksi mereka. Untuk itu, mereka menyerahkan tanggung jawab ini kepada sistem pendidikan dan institusi lain dalam sebuah Negara misalnya. Dengan demikian, melalui piranti material yang telah diberikan pengusaha kepada sang buruh atas daya upayanya memeras keringat, sang buruh yang sekaligus menjadi orangtua akan mendapatkan kewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka dan sekolahlah yang dapat memberikan itu.

Lantas, apa yang dipelajari anak-anak di sekolah? Tentu saja anak-anak mempelajari hal-hal yang berbeda-beda di sekolahnya, tetapi pada dasarnya mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung, yang tak lain merupakan sejumlah teknik dasar dan bersifat umum yang akan berguna untuk menggerakan pelbagai pekerjaan produksi yang telah ada. Althusser menyebut pelajaran yang diterima anak-anak ini dengan sebutan know-how, sebagai pengetahuan pada level praktis dan bukan teoretis.

Di samping teknik dan pengetahuan ini, anak-anak pun perlu mempelajari “aturan” tingkah laku yang baik; aturan moral, kewarganegaraan, profesional, yang makna sesungguhnya adalah seperangkat aturan dalam menumbuhkan respek di dalam pembagian kerja, lebih-lebih untuk menumbuhkan ketundukan pada tatanan yang telah dibangun oleh kelas dominan. Dalam hal ini, Althusser mengatakan kalau reproduksi tenaga kerja tidak hanya membutuhkan reproduksi keahlian mereka, tetapi juga (pada saat yang sama) reproduksi ketundukan (submission) SDM kepada aturan-aturan yang sudah mapan. Misalnya, reproduksi ketundukan terhadap ideologi yang sedang beroperasi terhadap para pekerja, dan reproduksi keahlian dalam memanipulasi ideologi yang sedang beroperasi secara tepat, bagi agen-agen eksploitasi dan represi, sehingga mereka pun akan tunduk kepada dominasi kelas yang berkuasa (Althusser, 2008: 9).

 

Teori Hegemoni Gramsci

Gramsci mengakui bahwa ada sebuah keteraturan sejarah di dalam suatu masyarakat, tetapi ia menolak bahwa perkembangan sejarah masyarakat adalah sesuatu yang otomatis dan tak terhindarkan. Ia menyatakan agar revolusi terwujud maka masyarakat seharusnya bertindak, dan sebelum bertindak mereka harus mampu memahami hakikat dan situasi keberadaan mereka dalam suatu sistem yang sedang mereka jalani. Gramsci mengakui arti penting faktor struktural, khususnya ekonomi akan tetapi ia tidak percaya hanya faktor-faktor inilah yang mengakibatkan masyarakat melakukan perlawanan. Gramsci mengatakan perlu ada ide revolusioner yang mampu menggerakan massa. Ide revolusioner ini tidak hanya muncul dari masyarakat, tetapi harus ada yang mengembangkan dan menyebarkannya. Kemudian Gramsci menyatakan harus ada gagasan yang dibangun oleh para intelektual yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat dan dipraktikkan oleh mereka sendiri. Menurutnya massa tidak dapat membangun gagasan-gagasan semacam itu. Kalaupun mampu dan ada, mereka hanya dapat mengalami pada level keyakinan. Masyarakat tidak dapat sadar dengan sendirinya, mereka harus dibantu oleh para elite sosial yang memengaruhi mereka agar melakukan aksi yang mengarah kepada revolusi sosial. Gramsci memfokuskan pada gagasan kolektif dibanding pada struktur sosial seperti ekonomi yang menjadi basis dari kaum Marxian. Gramsci menghubungkan konstruksi hegemoni dengan perjuangan ideologi untuk memenangkan hati masyarakat. Peran krusial untuk memantapkan ideologi tersebut ada di intelektual. Para intelektual tersebut harus mengakar di masyarakat.

Gramsci adalah seorang Hegelian. Konsep besar Gramsci yang mencerminkan Hegelianismenya adalah konsep hegemoni. Ia percaya bahwa mereka yang ada di kelas kontrol itu hegemonik, yang bukan hanya mengontrol harta benda dan kekuasaan, tetapi juga ideologi masyarakat.  Gramsci mendefinisikan Hegemoni sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh pihak yang berkuasa. Hegemoni berbeda dengan koersi yang dijalankan oleh pemilik kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif.

Selain itu, yang membedakan Gramsci dengan pemikiran Marxian awal adalah jika Marxian awal memfokuskan pada determisme ekonomi dan aspek koersif dari dominasi negara, maka Gramsci memfokuskan pada hegemoni kepemimpinan budaya. Konsep hegemoni membantu kita untuk memahami dominasi yang terjadi di masyarakat kapitalis. Dalam analisis kapitalismenya, Gramsci ingin mengetahui peranan para intelektual yang bekerja atas nama kapitalisme memperoleh kepemimpinan budaya serta sikap patuh dari massa. Hegemoni dominan dari nilai dan norma kaum borjuis yang menguasai kelas subordinat. Kemudian Gramsci melihat peranan kunci intelektual komunitas dan partai komunis untuk mampu meraih kepemimpinan budaya terhadap seluruh masyarakat. Dominasi dari kelompok sosial yang berkuasa tidak hanya diakibatkan oleh kondisi ekonomi mereka yang mendominasi, tetapi juga harus dikonstruksi dari kepemimpinan moral dan kepemimpinan budaya.

Hegemoni digunakan untuk menunjukan kekuasaan dari suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya dalam hal ini penguasaan dari kelas borjuis terhadap kelas proletar. Hegemoni seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bukan saja dalam masalah ekonomi dan politik saja. akan tetapi menunjukan kemampuan suatu kelas sosial yang dominan untuk memproyeksikan dan mempertunjukan bagaimana mereka memandang dunia, cara pandang mereka terhadap sesuatu. Sehingga pada akhirnya kelas yang terhegemoni akan mengikuti cara pandang yang dilakukan oleh kelas yang berkuasa sebagai sesuatu yang biasa. Kemudian bagaimana kelas yang berkuasa tersebut menjaga hegemoninya? Hal ini dapat dilakukan melalui masyarakat sipil. Misalnya dengan menciptakan suatu konsensus kultural dan politik melalui serikat pekerja, partai politik, sekolah media, tempat ibadah, dan berbagai organisasi sukarela.

Salah satu konsep pendidikan yang menarik dari Gramsci adalah pemikirannya mengenai pendidikan. Gramsci menyatakan agar kelas pekerja dapat melakukan counter hegemony dan mendapatkan kepemimpinan hegemoninya, maka mereka harus mendapatkan pendidikan agar kelak dapat menciptakan para cendekiawan yang mampu menciptakan ideologi baru yang mampu membawa perbaikan kehidupan kelas pekerja. Counter hegemony harus dilakukan oleh kaum intelektual organik yang muncul dari kelas pekerja yang kemudian membuat perubahan politik melalui partai yang revolusioner. Para intelektual organik ini kemudian mematahkan dominasi dari kaum borjuis dan menciptakan konsep baru mengenai masyarakat berdasarkan konsepsi kaum proletar, bukan kaum borjuis. Kaum intelektual organik ini muncul dari kalangan kelas pekerja itu sendiri. Seperti yang dinyatakan Gramsci bahwa setiap kelas sosial melahirkan lapisan kaum intelektualnya sendiri. Menurutnya kaum intelektual organik berbeda dengan kaum intelektual tradisional yang cenderung mengisolasikan diri dalam masyarakat dan membentuk sebuah lapisan tersendiri yang mengambang di atas masyarakat. Kaum intelektual organik tidak terpisah dari masyarakat, mereka menyadari posisinya secara organik terhubung dengan masyarakat (Magnis-Suseno, 2003: 195).  Kaum intelektual organik mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan objektif dalam masyarakat dan berpihak kepada kaum pekerja. Mereka ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para pekerja dan memiliki emosi serta semangat yang sama dengan apa yang dirasakan oleh para pekerja, mengungkapkan apa yang dialami mereka.

Seperti Lenin, Gramsci menyatakan bahwa revolusi sosialis dan keberhasilannya tidaklah terjadi secara otomatis. Revolusi akan terjadi jika benar kaum pekerja memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Hal ini terjadi jika kaum pekerja mendapatkan agitasi politik dan pendidikan yang baik, yang tentu saja dilakukan oleh para intelektual organik. Oleh karena itu kaum pekerja membutuhkan partai yang revolusioner, partai modern yang harus mendidik dan melatih kaum pekerja untuk membebaskan diri dari kaum borjuis. Berbeda dengan konsepsi Lenin mengenai partai politik—walaupun Leninlah yang menyadarkan peran kunci dari partai politik—yang menyatakan bahwa partai politik harus dipimpin oleh sekelompok orang yang merupakan sekelompok kecil orang-orang yang menguasai teori revolusioner dan seakan-akan berasal dari luar kalangan kaum pekerja yang memberikan penyadaran kepada kaum pekerja, dan kaum pekerja akan mengikuti partai tersebut. Gramsci berpendapat bahwa partai politik tidak berada di atas kaum pekerja tetapi berada di dalam kaum pekerja tersebut, mengangkat dan membuat sadar tujuan serta misi kelas buruh itu sendiri. Partai diperlukan untuk pendidikan buruh dan untuk mengorganisasikan perjuangan mereka.

Kemudian Gramsci menyatakan bahwa tugas awal dari partai revolusioner adalah merebut hegemoni sipil. Sehingga kemudian muncul istilah “perang posisi” dan “revolusi pasif”. Melalui perang posisi dan revolusi pasiflah partai mengusahakan perubahan kesadaran masyarakat dan membuat kelas-kelas sosial lain mau menerima nilai-nilai moral dan kultural kaum pekerja. Apabila kaum pekerja sudah memapankan kepemimpinan intelektual dan moralnya maka sesungguhnya mereka sudah memiliki hegemoni dan memiliki kuasa. Hal ini karena kaum buruh sudah didukung oleh kelas-kelas sosial lainnya. Gramsci mengemukakan bahwa tidak perlu mengandalkan kekerasan fisik dan unsur paksaan untuk merebut kekuasaan seperti yang dilakukan oleh kaum komunis di Rusia. Hegemoni yang disampaikan oleh Gramsci bukan sekadar memastikan bahwa kaum pekerja lebih berkuasa dibandingkan kelas lain yang menjadi sekutunya, melainkan suatu kekuasaan berdasarkan suatu konsensus sungguh-sungguh. Perebutan kekuasaan tidak berarti dengan melakukan penindasan para musuh yang kontra-revolusi, melainkan perebutan hati dan pikiran masyarakat oleh pandangan dunia, nilai-nilai, dan keyakinan kaum buruh (Magnis-Suseno, 2003: 197).

Den Aslam

Den Aslam

Lahir di Sukabumi, 31 Mei 1992. Kini kuliah pascasarjana di Departemen Ilmu Sastra dan Kajian Budaya, Universitas Padjadjaran.
Den Aslam

Latest posts by Den Aslam (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published.