Membaca esai bertajuk “Jurusan Sastra Indonesia” yang ditulis Muhammad Syafiq Addarisiy pada 8 Maret 2018 di basabasi.co ini menarik dikaji ulang. Tulisan itu, bagi saya ada keresahan atas Jurusan Sastra Indonesia. Sebab, sesuai realitas, adakah jebolan Jurusan Sastra yang jadi sastrawan atau kritikus sastra yang berkaliber? Paling, mentok hanya orang-orang itu saja.
Saya teringat beberapa bulan lalu, saat berdebat dengan guru besar ilmu sastra yang juga kritikus sastra. Debat itu saat workshop metodologi pembelajaran berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang menjadi acuan semua perguruan tinggi di Indonesia.
Saat menyodorkan tugas portofolio Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Outline Mata Kuliah Bahasa Indonesia, saya dikritik dan disalahkan. Mengapa? Karena capaian pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi menurut sang profesor bukan mencetak sastrawan. Melainkan, mencetak analis, apresiator, dan kritikus sastra.
Sedangkan capaian pembelajaran yang saya tulis adalah menciptakan karya sastra. Jangka panjangnya, mencetak sastrawan. Asumsi profesor itu, RPS buatan saya menyesatkan karena keluar pakem akademik.
Saya terus mengejar profesor itu. Namun jawabannya tetap ngeyel, “Ya dari dulu memang begitu sejak saya S1,” kata dia. Sebagai dosen pemula, saya terdiam. Saya kembali membaca dan membaca lagi. Mungkin, saya salah dan profesor itu yang benar meski tak mutlak. Saya merefleksikan perkuliahan S2 dulu karena kebetulan saya mengambil konsentrasi Pendidikan Bahasa Indonesia yang juga fokus mempelajari sastra.
Saya menemukan jawaban, Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) atau Fakultas Ilmu Budaya (FIB) di mana pun memang tak melahirkan sastrawan. Namun melahirkan apresiator dan kritikus sastra dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mulai dari pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Wajar saja, hampir semua sastrawan di Indonesia mulai angkatan lama, baru, sampai milenial ini lahir dari jalanan. Universitas mereka adalah universitas jalanan. Nama-nama sastrawan sekaliber Sutardji Calzoum Bachri, Taufiq Ismail, Emha Ainun Nadjib, Marah Rusli, WS Rendra, Gus Mus, D. Zawawi Imron, Fatin Hamama, Sitor Situmorang, Widji Thukul, dan lainnya, hampir semuanya lahir dan besar bukan dari Fakultas Bahasa dan Sastra.
Apakah demikian? Saya menemukan puluhan teman-teman mahasiswa di fakultas/jurusan sastra saat masuk kuliah ingin menjadi pujangga, penyair, sastrawan. Berarti mereka salah jurusan? Mungkin. Toh, nyatanya mereka tak menjadi penyair, sedikit pula yang menjadi kritikus, dan apresiator sastra.
Bulan Maret ini adalah bulan sastra. Sebab, tanggal 20 Maret diperingati sebagai Hari Dongeng Sedunia dan 21 Maret dunia merayakan Hari Puisi Sedunia. Maka dari itu, kita harus mampu merefleksikan bulan ini sebagai bulan sastra.
Miskin Sastrawan?
Sastrawan, selama ini hanya dimaknai penyair, cerpenis, dan novelis. Mereka adalah penulis sastra, pujangga, dan ahli sastra. Semua itu, sangat jarang kita temukan di rumah ilmu bernama kampus.
Dari beberapa guru besar bahasa dan sastra yang pernah mengajar saya, mulai guru besar Sastra Jawa, Ilmu Sastra, Pragmatik, dan Sosiolinguistik tak pernah mengajarkan saya cara menulis puisi, gurindam, seloka, fabel, apalagi cerpen. Satu kalimat pun tak pernah. Mereka juga tak pernah memberikan karya puisi atau cerpen hasil karyanya. Mereka hanya menuntun kami menjadi peneliti dan ilmuwan sastra karena tarafnya sudah magister.
Itu saja, hanya berhenti pada karya ilmiah yang asas kebermanfaatannya pada peneliti saja. Nasib memang, sudah miskin sastrawan, kritikus, dan miskin apresiator sastra pula. Mungkin, mereka disibukkan pada “metode” saja daripada eksekusi yang bersinggungan langsung dengan realitas.
Kita lihat, kritik sastra ala Ahmad Yulden Erwin sangat apik meski bukan dari jurusan sastra. Kritik sastra Soni Karsono keren, bahkan pernah membuat dua cerpen monumental di Kompas, meski sekarang jadi dosen dan peneliti sastra. Martin Suryajaya pernah menjadi kritikus sastra DKJ. Budi Darma juga cerpenis produktif dan guru besar di FPBS Universitas Negeri Surabaya.
Jika didata, sangat sedikit ilmuwan sastra yang menjadi sastrawan. Selain Prof. Maman S Mahyana dan Prof. Dr. Abdul Hadi WM, paling mentok saya temukan Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono. Ia adalah guru besar sekaligus sastrawan. Namun di berbagai forum, ia mendedikasikan diri sebagai “sastrawan” bukan “ilmuwan sastra”. Karya sastranya seperti Hujan di Bulan Juni, Aku Ingin, ia akui lahir dari kehidupan nyata, bukan dari hasil akademik.
Sementara Maman S Mahyana lebih dikenal kritikus sastra daripada sastrawan. Itu artinya, sangat sedikit sekali akademisi dikategorikan “sastrawan” karena aktivitasnya disibukkan pada kritik sastra daripada memproduksi karya sastra. Semua itu, karena produk pendidikan kita memang berorientasi pada aspek kognitif saja dan minim olahrasa lewat sastra.
Kita perlu belajar dari masa lalu. Sejak dulu, lembaga pendidikan kita memang tak serius mencetak sastrawan. Minimal, serius menghayati karya sastra. Yatim (1979: 45) mengritik pedas pembelajaran kesusastraan di era 1950-an sampai 1970-an. Sebab, kala itu pembelajaran sastra menekankan pada hafalan sejarah. Siswa dilengkapi buku pegangan semacam “kunci ujian”. Dari buku itu, para pelajar tinggal menghafalkan nama-nama sastrawan dan angkatannya, judul buku, pengarang, sinopsis, dan aliran sastra.
Bukunya sendiri tak perlu dibaca, dan memang di perpustakaan sekolah jarang ditemukan buku-buku karya sastra. Pelajar tak dilatih mengutarakan ide lewat tulisan. Mengasuh pelajar supaya rajin membaca karya sastra juga tak dibudayakan. Apakah itu hanya era 1950-an sampai 1970-an? Tentu tidak. Era sekarang sama.
Di fakultas atau jurusan sastra juga sama. Jika kampus memang fokus melahirkan kritikus dan apresiator sastra, nyatanya tak demikian. Bahkan, HB Jassin (1917-2000) pernah menyatakan tak ada kritik sastra di perguruan tinggi. Yang ada hanya kritikus sastra yang lahir dari luar kampus. Inilah realitas, kampus yang katanya berorientasi mencetak kritikus dan apresiator sastra pada kenyataannya tak total pula pada visi tersebut.
Kampus yang miskin sastrawan bahkan kritikus sastra inilah yang menjadikan para guru Bahasa Indonesia dan sastra buta sastra. Mereka yang dididik di kampus sebelum menjadi guru memang tak diajarkan sastra secara sempurna, baik tentang ilmu sastra maupun karya sastra.
Jika kita lihat para guru Bahasa Indonesia era milenial ini, mereka malas membaca yang akhirnya asing dengan sastrawannya sendiri. Ironis lagi, mereka tak bisa “bersastra”. Kita bisa lihat karya-karya ilmiah para guru dan mahasiswa bahkan dosen yang nilai sastranya biasa-biasa saja. Bahkan, tak sedikit yang plagiat dan duplikat.
Memang, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi kita masih minim penghargaannya terhadap sastra. Mereka hanya berkutat pada ilmu sastra, mengiritik, menganalisis, mengapresiasi, tanpa “menciptakan”. Padahal dalam capaian pembelajaran di RPS, kata kerja operasional “menciptakan” adalah level tertinggi setelah menganalisis dan mengevaluasi. Namun, mengapa kampus tak mau menciptakan sastrawan?
Ilmuwan Sastra dan Sastrawan
Berbicara sastra hanya dua variabel. Ilmu sastra dan karya sastra. Sementara domain fakultas sastra hanya fokus pada ilmu sastra. Meski tak total, semua desain mata kuliah yang menjadi syarat S1 sekitar 160 SKS hanya fokus mengkaji ilmu sastra.
Tak ada yang salah dalam perkuliahan di kampus kita. Karena, penghargaan pada sastra masih setengah hati. Tak sedikit mahasiswa sastra terdoktrin bahwa sastra adalah “romantisme”. Sastra adalah bahasa romantis, hanya itu. Padahal, sastra adalah dunia, enigma, juga kunci perubahan. Sastra sangat erat dari urusan dapur sampai masalah politik dan kekuasaan. Intinya, sastra adalah potret realitas yang mampu menghidupkan sekaligus mematikan.
Memang ada perbedaan dasar antara sastrawan yang dididik formal dengan yang lahir dari universitas jalanan. Sah-sah saja jika Teeuw (1988: 166) berpendapat penyair yang lahir sebagai penyair (poets born) dinilai lebih tinggi daripada penyair yang dididik atau dibuat (poets made).
Saya memiliki pandangan, di sini sastra sebagai karya dan sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai seni atau karya semua boleh membuat karya sastra. Sedangkan sastra sebagai ilmu pengetahuan harus ditekuni ahlinya dengan kegiatan mengritik, mengapresiasi, menganalisis, bahkan menciptakan karya sastra.
Tak ada salahnya, fakultas sastra harus berpikir panjang. Mereka harus banting setir melahirkan ilmuwan sastra sekaligus sastrawan. Entah kapan terjadi, biarlah kita melajurkan sebuah mimpi mencetak kritikus sekaligus sastrawan. Sebab, keduanya tidak bertentangan, melainkan bisa senapas.
Jika tak bisa membuat dan memiliki karya sastra, atas dasar apa mereka menjadi kritikus sastra? Apa yang mereka kritik? Menulis puisi saja tak pernah, lha kok mau mengritik puisi? Apa memang demikian itu yang diharapkan?
- Mengapa Fakultas Sastra Miskin Sastrawan? - 24 May 2018