Multatuli, Feodalisme, dan Kita

 

Memori itu menubuh, sedangkan sejarah itu menempel. Seperti lengan pada tubuh, tak mudah memori dilepaskan. Sebaliknya bagaikan baju, sejarah itu dapat digonta-gantikan. Dalam dualitas itu, elite mempermainkan sejarah untuk menubuhkannya pada masyarakat demi kepentingan politik.

Dalam permainan ini diperlukan sosok “pahlawan” yang akan dikultuskan. Sebut saja sosok itu adalah Multatuli. Sebab novel yang ditulisnya, berjudul Max Havelaar, dianggap oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Melalui novel inilah, tokoh-tokoh pendiri bangsa memiliki gambaran apa itu kolonialisme dan melawannya. Sehingga, hampir semua pendiri bangsa—dari kanan hingga kiri—mengaku Multatulian, sampai sekarang. Karena itu, pada sejarah Indonesia terikat dan terkandung politik memori atas Multatuli.

***

Tanggal 2 Maret 2020 adalah peringatan 200 tahun Multatuli. Ada yang berbeda pada peringatan itu. Tak seperti biasanya—yang mengagung-agungkannya—kali ini hendak melepaskan pengultusan atasnya. Peringatan itu dibarengi dengan bedah buku Mitos dari Lebak karya Rob Nieuwenhuys di Gedung Muhammadiyah Yogyakarta. Hadir sebagai pembicara adalah sejarawan JJ Rizal, Ghifari Yudistiadhi, dan FX Domini BB Hera. Buku yang diterjemahkan Sitor Situmorang ini berisikan semacam gugatan terhadap ketulusan Multatuli, nama pena dari Eduard Douwes Dekker, dalam upayanya membela pribumi. Rob menimbang ulang kebenaran faktual di Lebak tahun 1856 serta gaya penulisan novel Max Havelaar yang justru lebih menyalahkan Bupati Lebak, dan malah menyamarkan nama-nama pihak Belanda.

 

Antara Tokoh dan Mitos

Lebih dari itu, JJ Rizal yang menulis kata pengantar buku Rob, meletakkan Multatuli dan novel Max Havelaar sebagai alat politik memori dari elite hingga pascakemerdekaan. Saat itu, para tokoh seniman dan kebudayaan berkumpul dalam perkumpulan bernama Gelanggang Seniman Merdeka. Mereka, seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, dan seterusnya, merasa mewakili humanisme dari suara Multatuli, lebih khususnya kemerdekaan individu.

Pada saat yang sama PKI membuat Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) bersama Pram di dalamnya. Dengan diterjemahkannya bagian novel Max Havelaar tentang Saijah dan Adinda yang menggambarkan kesengsaraan petani, Lekra memiliki klaim atas humanisme Multatuli. Gairah kerakyatan (wong cilik) itulah spirit Lekra, yang berarti sosialisme. Jadi, akhirnya berebut siapa yang paling humanis atas dasar Multatuli.

Dalam ketegangan antara individualisme dan cita-cita kolektif itu, Sitor memilih jalannya sendiri dengan menerjemahkan tulisan E. du Perron tentang Multatuli. Buku ini diberi judul Menentukan Sikap. Bayangkan untuk menentukan sikapnya pun harus melibatkan lagi Multatuli.

***

Pada masa Orde Baru, HB Jassin ditangkap. Pilihan Jassin adalah menerjemahkan seluruh novel Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya upaya Jassin mendapat simpati masyarakat bahkan juga Ratu Belanda. Tak cukup di situ, kemudian Max Havelaar difilmkan atas kerja sama Indonesia-Belanda. Kembali lagi Multatuli digunakan kali ini sebagai alat politik untuk melawan Orde Baru.

Pada saat yang kira-kira bersamaan, dengan dirayakannya Max Havelaar besar-besaran khususnya kebejatan Bupati Lebak yang dianalogikan otoriter Orde Baru, Sitor Situmorang terguncang karena adalah putra bupati era kolonial. Dalam upaya membersihkan sejarah pribadinya, dia menerjemahkan Mitos dari Lebak. Dalam arti menunjukkan tidak semua bupati era kolonial seperti Bupati Lebak di novel Max Havelaar. Jadi, memori yang bertubuh pada Sitor berbenturan dengan sejarah besar yang amat politis itu.

Bagi Rizal, persoalan pada penokohan adalah pemitosan, sehingga menimbulkan neraca historiografi yang tak seimbang dalam menggambarkan masa lalu. Lebih dari itu, sakralitas tokoh melalui pemitosan ini membuat kita tak kritis. Untuk itu, kiranya hal ini perlu direfleksikan secara mendalam pada masyarakat kita hari-hari ini.

 

Desakralisasi: Dari Feodalisme hingga Patriarkisme

Sejarah memerlukan tokoh sebagai penanda peristiwa. Dan hanya tokoh yang disematkan predikat “pahlawan”-lah dibicarakan terus-menerus untuk mengenang masa lalu. Perihal pelajaran keberanian, kemanusiaan, dan kebijaksanaan dari si tokoh. Namun, bila penganugerahan “pahlawan” itu politis, maka ingatan kita pada sejarah amat selektif dan terbatas. Sebatas siapa dan peristiwa mana yang hendak diingat dan mana yang hendak dilupakan.

Multatuli kiranya menjadi contoh bahwa penokohan hingga pemitosan dirinya terselubung kepentingan tertentu. Dari sini, kita mesti kritis dan waspada pada setiap penarasian tokoh tertentu, siapa pun itu, entah lewat diskusi maupun media. Sebab kalau tidak, kita akan terus terjebak pada kultur feodalistis. Kita insaf bahwa kelengahan kita hingga dapat dengan mudah terjajah adalah kultur feodalisme “raja-raja” masa lalu sehingga Belanda tak perlu susah-susah menundukkan pribumi, tinggal kongkalikong saja dengan priyayi, tuan dan raja feodal setempat, maka seluruh rakyat dan tanah dapat dikuasai.

Feodalisme menutup percakapan setara sesama manusia. Sebab, sebelum menyapa sebagai warga negara, telah ada di pikiran tentang hierarki status sosial. Pada titik ini, kebenaran akhirnya ditentukan pada kedudukan hingga sakralitas tokoh tertentu. Mendompleng nama besar tokoh dan garis keturunan semata-mata untuk menutupi ketakmampuan berargumentasi adalah bentuk budaya primitif, yakni dominasi. Dan di dalam dominasi bersemayam patriarki.

Untuk itu, profanisasi tokoh tampaknya harus menjadi prasyarat merawat Indonesia kekinian. Mengikis feodalistis adalah upaya agar kolonialisme tak kembali dengan wajah lain, seperti investasi asing. Setiap tokoh pahlawan tentu juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Artinya, dimensi mistik dan sakral harus dipastikan tidak kompatibel dengan alam demokrasi.

***

Lebih dari itu, kita harus memulai membicarakan peran rakyat yang mampu mengubah sejarah. Memori kebertubuhan dari rakyat itulah yang perlu diangkat sebagai penyeimbang sejarah nasional, yang adalah sejarah elite saja. Misal, runtuhnya sistem tanam paksa bukan karena faktor novel Max Havelaar saja, melainkan juga pemberontakan petani yang masif. Dan juga peran gerakan perempuan. Ini dilupakan.

Hari-hari ini, gerakan protes sosial di banyak negara memberi pelajaran bahwa rakyat juga tak mudah dibodohi elite. Gerakan tersebut diinisiasi kelas menengah, karena lebih melek lingkungan dan politik. Sedangkan, kelas menengah di Indonesia masih saja ada yang sibuk mengultuskan tokoh dan memaksa rakyat kecil untuk nrimo. Dengan jalan pikiran tadi, feodalistis semacam ini menumpulkan kewaspadaan terhadap neokolonialisme.

Membongkar politik memori atas Multatuli dan pencarian sejarah yang tercecer, kiranya menjadi awal kita menyadari akan permainan pengultusan tokoh siapa pun itu demi kepentingan tertentu. Artinya, garis pikirannya dapat dirumuskan: desakralisasi tokoh berarti antifeodalisme juncto anti-patriarkisme. Dan itu berarti antikolonialisme, serta ujungnya berarti kritisisme. Dengan cara itu kita bersama-sama merawat Indonesia.