Pendidikan dan Pergerakan Nasional

 

Adakah pengaruh pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme? Sebuah tesis yang membutuhkan jawaban cukup rumit karena latar belakang pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah kolonialisme. Di balik sistem kolonialisme telah membonceng sistem ekonomi kapitalis yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga Belanda mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Politik Etis (Ethische Politiek), khususnya di bidang pendidikan, adalah kebijakan kolonial yang bertujuan untuk melestarikan kekuasaan dan kultur kolonial di bumi jajahan. Sedangkan sistem kapitalis meraih keuntungan besar lewat kebijakan politik etis karena berhasil mendapatkan sumber daya manusia terdidik dan terlatih dengan harga murah. Di luar narasi sejarah kolonialisme dan kepentingan kapitalisme, politik etis justru menjadi titik awal dari kebangkitan kaum pribumi. Lahirnya para elite terdidik dari kalangan pribumi telah menumbuhkan “kesadaran baru” dalam kehidupan berbangsa. Kesadaran baru dalam kehidupan berbangsa mengantarkan para elite terdidik untuk menyusun kekuatan dengan pendekatan baru, yaitu pergerakan nasional menggunakan wadah organisasi. Para pendiri organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki ternyata latar belakang Pendidikan modern.

Tulisan ini mengangkat topik “pendidikan dan pergerakan nasinal” dalam rangka membangun kesadaran nasionalisme berbangsa lewat peran organisasi-organisasi yang pernah berdiri di Yogyakarta dalam rentang tahun 1908-1922. Kajian ini difokuskan pada organisasi Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan Taman Siswa (1922).

Lahirnya Elite Terdidik Bumiputra

Awal mula proses perubahan sosial, budaya, dan politik di tanah air pada awal abad 20 ketika rezim kolonial mencanangkan kebijakan Politik Etis (1901) yang meliputi tiga bidang: pengairan, transmigrasi, dan pendidikan (M.C. Ricklefs, 2005: 320). Dalam bidang pendidikan, kebijakan Politik Etis dipandang sebagai upaya mendidik kaum bumiputra untuk meningkatkan kemakmuran di tanah jajahan. Robert van Niel dalam buku Munculnya Elite Modern Indonesia (2009: 102) menulis, “Mendidik massa besar bangsa Indonesia adalah juga bagian yang pokok dari politik etis kolonial dengan pemberantasan buta huruf dan menaikkan kemakmuran sebagai tujuan utama.”

Barangkali van Niel benar, di antara tujuan Politik Etis adalah upaya mendidik bangsa Indonesia lewat pemberantasan buta huruf untuk tujuan kemakmuran kaum bumiputra. Akan tetapi, analisis tersebut datang dari seorang sejarawan yang secara individual memiliki ikatan ideologis-historis dengan politik kolonialisme Belanda. Narasi yang ia hadirkan jelas mengisyaratkan bahwa di balik kolonialisme Belanda terdapat political will untuk memajukan kaum bumiputra. Dengan demikian, kaum bumiputra pun harus merasa berutang budi kepada bangsa Belanda, sekalipun mereka telah menindas dan mengeksploitasi bangsa dan hasil bumi selama tiga setengah abad lamanya. Argumentasi semacam ini jelas sulit diterima oleh nalar sehat kaum bumiputra yang telah kenyang menghadapi penindasan dan eksploitasi kaum kolonial.

Latar belakang munculnya kebijakan Politik Etis berawal dari situasi politik di parlemen Kerajaan Belanda yang dikuasai oleh kubu sosialis. Kemenangan Partai Liberal yang berhaluan sosialis di bawah pimpinan van Kol telah mengubah paradigma baru sikap kolonialisme Belanda terhadap tanah jajahan, terutama di Hindia-Belanda. Dalam pidato kenegaraan tahun 1901, Ratu Wilhelmina telah memerintahkan kepada pemerintah kolonial Belanda lewat Menteri Urusan Jajahan supaya mengadakan penyelidikan tentang kesejahteraan masyarakat bumiputra, terutama di tanah Jawa, sebagai dasar pengambilan kebijakan tersebut. Berperan sebagai implementor kebijakan adalah Menteri Urusan Jajahan yang dijalankan oleh Inspektur Pendidikan Bumiputra (1902) di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ricklefs dalam bukunya, Sejarah Indonesia Modern (2005: 320) mencatat, dalam rangka menjalankan kebijakan Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda telah menganggarkan sekitar 40 juta gulden.

Ada yang unik pada waktu itu karena posisi Menteri Urusan Jajahan tengah kosong pasca wafat T.J.A. van Asch van Wijk, sehingga diisi oleh A.W.F. Idenburg yang juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Van Niel, 2009: 55-56). Idenburg adalah politikus dari Partai Kristen yang bersebarangan haluan dengan kaum sosialis di bawah pimpinan Van Kol. Pada level elite, kebijakan Politik Etis mengalami tarik ulur kepentingan. Pada level praktis, proses implementasi kebijakan ini juga terpecah dalam beberapa friksi dan kepentingan.

Van Deventer—dikenal sebagai “Bapak Politik Etis”—G.P. Rauffaer, E.B. Kielstra, dan Dirk Fock adalah tokoh-tokoh Sosialis yang menghendaki pendekatan populis dalam penerapan Politik Etis. Sebaliknya, C. Snouck Hurgronje dan J.H. Abendanon adalah tokoh-tokoh dari Partai Kristen yang menghendaki pendekatan elite dalam penerapan Politik Etis. Ketika Dirk Fock menjabat sebagai Menteri Urusan Jajahan (1905-1908), kebijakan Politik Etis di bidang pendidikan lebih mengutamakan penyelenggaraan sekolah-sekolah teknik dan kejuruan. Hurgronje dan Abendanon justru berseberangan dengan Fock. Keduanya lebih memilih untuk mendekati kaum elite, yaitu anak-anak kaum bangsawan Jawa (priyayi), untuk masuk di sekolah-sekolah kolonial yang bersifat profesional dan mengusahakan beasiswa untuk studi di negara Belanda (Van Niel, 2009: 59-60).

Menurut sejarawan Riklefs (2005: 336), sesungguhnya pemerintah kolonial Belanda memiliki motif-motif politik dan ekonomi di balik penyelenggaraan kebijakan Politik Etis. Situasi politik pada waktu itu memang mengharuskan pemerintah kolonial Belanda mengambil kebijakan strategis, khususnya di bidang pendidikan, pengairan, dan transmigrasi. Van Niel pun tidak dapat menyangkal lagi motif ekonomi di balik kebijakan Politik Etis. Pemerintah kolonial melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang perlu ditingkatkan standar hidup warganya. Kebutuhan eksploitasi sumber daya alam mentah membutuhkan tenaga-tenaga cakap dan terampil tetapi dengan gaji yang murah. Dalam hal ini, kebijakan Politik Etis di bidang pendidikan memiliki motif ekonomi dan sekaligus politik. Dengan meningkatkan standar hidup warga bumiputra, pemerintah kolonial Belanda berharap kepada anak-anak bumiputra terpelajar agar tahu berterima kasih dan menunjukkan loyalitas kepada mereka (Riklefs, 2005: 337).

Dalam proses implementasinya, penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda memang tidak bisa berjalan secara adil dan merata. Pada kenyataannya, kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi kalangan warga Belanda, kelas bangsawan, dan kaum priyayi. Sekalipun kelas bangsawan dapat dikategorikan sebagai kaum priyayi, tetapi mereka berbeda karena berada pada posisi elite. Banyak pula anak-anak dari kaum “priyayi rendahan” dapat mengakses pendidikan kolonial. Justru dari kelas priyayi rendahan inilah nantinya banyak melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Adapun warga bumiputra dari kelas menengah ke bawah hanya sedikit yang bisa mengakses pendidikan kolonial, termasuk kesempatan belajar ke negeri Belanda. Akan tetapi, para elite terpelajar bumiputra dari kalangan priyayi rendahan dan kelas menengah ke bawah inilah yang nantinya melahirkan kaum intelektual yang mengubah sejarah bangsa. Mereka kemudian sadar dan bangkit melawan penjajahan yang membawa ketidakadilan di tanah air. Para student bumiputra yang menempuh studi di negeri Belanda pun tergugah rasa nasionalisme mereka. Di negeri Belanda, mereka membentuk perhimpunan (vereeniging) yang bertujuan untuk memupuk kesadaran nasionalisme.

Seiring perubahan zaman, kebijakan Politik Etis justru menjadi bumerang bagi kepentingan kolonial Belanda. Kebijakan tersebut ternyata hanya sedikit melahirkan kaum intelektual bumiputra yang loyalis kepada kolonial Belanda. Sekelompok elite terpelajar dari kalangan priyayi rendahan merasa tergugah untuk membela kaum bumiputra yang selama berabad-abad telah dijajah oleh kolonial Belanda. Kelahiran kaum terpelajar bumiputra inilah yang pada akhirnya nanti melahirkan semangat kebangsaan baru. Mereka mulai memikiran masa depan bangsa yang sudah sekian abad lamanya dijajah oleh bangsa asing.

Robert van Niel dan Frances Gouda tidak dapat memungkiri peran kaum intelektual bumiputra dalam proses kebangkitan nasional Indonesia. Van Niel (2009: 55-56) menyadari bahwa praktek Politik Etis di bidang pendidikan mengalami tarik ulur kepentingan antara kelompok Sosialis yang mendominasi di parlemen Belanda dengan Menteri Urusan Jajahan selaku implementor kebijakan. Menurut Gouda dalam bukunya, Dutch Culture Overseas  (1995: 52), kebijakan tersebut hanya melahirkan ironi yang menyedihkan karena merupakan strategi kolonialisme baru di Hindia-Belanda. Sekalipun kebijakan ini telah melahirkan semangat nasionalisme kaum bumiputra lewat peningkatan penyelenggaraan pendidikan, tetapi agenda-agenda di balik kebijakan ini tidak pantas dijalankan oleh bangsa yang telah berabad-abad mengeksploitasi kekayaan alam Hindia-Belanda.

Pendekatan Hurgronje membuahkan hasil ketika Achmad Djajadiningrat, seorang putra bangsawan di Banten, berhasil dibimbing untuk menyelesaikan Sekolah Menengah di Batavia. Adiknya, yakni Hoessein Djajadiningrat, malah berhasil melanjutkan studi ke Leiden berkat bimbingan Hurgronje. Abendanon melakukan reformasi institusi pendidikan dengan mengubah Sekolah Dokter Jawa di Weltevreden menjadi School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) dan Hoofdenscholen di Bandung, Magelang, dan Probolinggo diubah menjadi Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) (Riklefs, 2005: 330).

STOVIA merupakan salah satu institusi pendidikan yang menjadi pilot project kebijakan Politik Etis di bidang pendidikan. Kampus ini telah melahirkan banyak intelektual bumiputra, seperti: Soetomo, Soelaeman, Soewarno, Goenawan Mangoenkoesoemo, Angka Prodjosoedirdjo, M. Soewarno, Muhammad Saleh, Soeradji, Goembreg, Radjiman Wedyodiningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat, Tirtoadisoerjo, Wahidin Soedirohoesodo, dan lain-lain. Tokoh yang disebutkan terakhir tergolong senior.

Bermula ketika Wahidin Soedirohoesodo, lulusan sekolah Dokter Jawa, yang merasa prihatin atas kemunduran orang-orang Jawa. Pada tahun 1901, menurut sumber Riklefs (2005: 343), dia menerbitkan surat kabar Retnadoemilah di Yogyakarta. Dia menghimpun dana beasiswa (studiefond) untuk menyekolahkan anak-anak priyayi Jawa agar dapat mengenyam pendidikan Barat. Pada tahun 1907, Wahidin berkunjung ke almamaternya, STOVIA, dalam rangka penggalangan dana. Pertemuan Wahidin dengan para mahasiswa di STOVIA berhasil mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah perkumpulan (organisasi) yang akan memajukan kaum priyayi di tanah Jawa. Soetomo dan kawan-kawan sangat antusias mendengar gagasan Wahidin sehingga mereka sepakat membentuk sebuah organisasi untuk memajukan kaum bumiputra, khususnya kaum priyayi Jawa. Rasa nasionalisme mereka mulai tergugah setelah mengenyam pendidikan modern di STOVIA. Pada hari Rabu pagi tanggal 20 Mei 1908 di aula kampus STOVIA, mereka mendeklarasikan sebuah perkumpulan bernama Boedi Oetomo (BO) (Gamal Kamandoko, 2008: 8).

Selain Soetomo dan kawan-kawan, di antara tokoh-tokoh nasional lulusan STOVIA adalah Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hajar Dewantara. Tjipto Mangoenkoesoemo adalah aktivis Insulinde dan Indische Partij. Pemikirannya yang revolusioner sulit diterima di kalangan aktivis BO yang cenderung elitis. Dia akhirnya hengkang dari BO lalu membentuk Insulinde dan Indische Partij bersama Douwes Dekker. Sedangkan Ki Hajar Dewantara, selain aktif di BO dan bergabung dalam Insulinde dan Indische Partij, dia mendirikan Perguruan Taman Siswa.

Kampus OSVIA di Bandung, Magelang, dan Probolinggo juga banyak melahirkan kaum intelektual bumiputra. Khusus untuk OSVIA di Magelang, misalnya, institusi pendidikan kolonial produk Politik Etis ini telah melahirkan sosok H.O.S. Tjokroaminoto, president Centraal Sarekat Islam (CSI). Salah seorang guru bumiputra yang mengajar pelajaran budi pekerti di OSVIA Magelang adalah K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Arah Baru Politik Pergerakan

Sebelum munculnya elite terpelajar bumiputra di tanah air, perjuangan melawan kolonialisme Belanda cenderung menggunakan perlawanan fisik dan berlangsung secara sporadis. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin Teuku Umar, perlawanan rakyat Sulawesi dipimpin Pattimura, perang rakyat Minangkabau dipimpin Tuanku Imam Bonjol, perlawanan rakyat Madura dipimpin Trunojoyo, perang rakyat Jawa dipimpin Pangeran Diponegoro, adalah bentuk-bentuk perjuangan kaum bumiputra melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan mereka cenderung menggunakan kekuatan fisik dan bersifat kedaerahan. Dengan mudah pasukan Belanda menumpas gerakan-gerakan perlawanan yang berusaha melepaskan diri dari kolonialisme.

Setelah lahir kaum elite terpelajar bumiputra, strategi perjuangan tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik. Kaum intelektual menggunakan wawasan dan pengetahuan mereka untuk membangun kesadaran kolektif akan masa depan bangsa yang terus ditindas secara sistemik oleh bangsa Belanda. Lahirnya gerakan-gerakan kaum bumiputra yang terorganisasi secara sistematis berawal dari kesadaran yang terbangun secara kolektif untuk tujuan persatuan bangsa.  Pergerakan nasional mulai menemukan strategi dan arah baru menuju cita-cita yang lebih luhur di atas kepentingan kelompok tertentu.

Eksistensi STOVIA dan OSVIA dalam praktek penyelenggaraan Politik Etis di bidang pendidikan memang sangat signifikan dalam proses pembentukan kelompok intelektual (terpelajar) baru di tanah air. Pendekatan Hurgronje dan Abendanon memang tampak nyata ketika keduanya berhasil menyakinkan para bangsawan dan priyayi rendahan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di STOVIA dan OSVIA. Takashi Shiraishi (2005: 38) mencatat, pada tahun 1900, jumlah mahasiswa di STOVIA dan OSVIA 376 orang. Lima belas tahun kemudian (1915), jumlah mahasiswa di kedua kampus tersebut sudah mencapai 1.470 orang. Lima tahun kemudian (1920), jumlah mahasiswa di kedua kampus tersebut sudah mencapai 3.917 orang. Mereka inilah yang kemudian mengawal proses perubahan sosial di tanah air dalam rangka membentuk tatanan masyarakat baru.

Pada mulanya, kaum muda lulusan sekolah-sekolah Belanda di Weltevreden, Bandung, Probolinggo, dan Magelang tidak saling mengenal secara individu-individu. Kasta sosial telah membatasi pergaulan antara anak-anak keturunan bangsawan dan priyayi rendahan, apalagi dari kelas menengah ke bawah. Pola interaksi di antara anak-anak keturunan bangsawan dibatasi oleh norma-norma adat Jawa yang penuh prestise.

Setelah terbentuk organisasi BO, masing-masing menyadari bahwa bangsa mereka yang tercerai-berai dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Sekalipun mereka dapat mengakses pendidikan modern ala Barat, tetapi pada kenyataannya sumber daya manusia bumiputra tidak dapat disejajarkan dengan orang-orang Belanda. Mereka tetap menempati kasta sosial kedua. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan beberapa intelektual bumiputra protes terhadap sistem pendidikan kolonial.

Sejak pembentukan organisasi BO, kaum intelektual bumiputra mulai tergugah. Kesadaran “nasionalisme” mulai tumbuh sejak mereka berinteraksi dengan yang lain sehingga terbentuklah suatu gagasan tentang pandangan hidup, nasib kaum bumiputra, dan masa depan. Pertemuan-pertemuan diskusi di antara mahasiswa-mahasiswa di Weltevreden (STOVIA), Bandung, Probolinggo, dan Magelang (OSVIA) melahirkan kesadaran baru akan nasib dan masa depan kaum bumiputra di bawah sistem kolonialisme Belanda. Dari sinilah embrio nasionalisme terbentuk lewat segelintir kaum intelektual bumiputra yang pernah mengenyam pendidikan model Barat.

Meskipun bukan organisasi bumiputra pertama,  BO telah memainkan peran sosial-politik yang cukup signifikan dalam sejarah kebangkitan nasional. Gerakan-gerakan nasional pasca kelahiran BO bersifat modern, mengutamakan pemberdayaan masyarakat bumiputra, dan diselenggarakan oleh kaum terpelajar. Dalam konteks sosial, gerakan BO mengorganisasi dan menyelenggarakan sekolah-sekolah bagi kaum bumiputra. Dalam konteks politik, BO bersama Sarekat Islam dan organisasi-organisasi bumiputra yang lain terlibat dalam pembentukan Parlemen Rakyat (volksraad). Faktor terakhir inilah yang menyebabkan organisasi BO pecah hingga akhirnya bubar menyisakan persoalan-persoalan organisasi yang tidak pernah terselesaikan.

Kelahiran organisasi Muhammadiyah yang secara tidak langsung terinspirasi oleh gerakan BO, kemunculan Sarekat Islam, Insulinde, Indische Partij, ISDV, Korps Arbeidsleger (Tentara Buruh), Taman Siswa, Kongres Perempuan, Princess Bond, Wal Fajri, ‘Aisyiyah, dan organisasi-organisasi lain di Yogyakarta pada awal abad 20 merupakan model baru pergerakan nasional dengan karakter masing-masing. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk secara modern dengan struktur pengurus terdiri dari kalangan kaum terpelajar lulusan sekolah-sekolah kolonial. Masing-masing memiliki konsep atau gagasan yang berbeda tentang nasionalisme bumiputra.

Sekalipun memiliki konsep atau gagasan yang berbeda tentang nasionalisme, masing-masing memiliki persamaan, yakni setiap organisasi dibentuk sebagai respons atas kolonialisme Belanda yang melahirkan ketidakadilan. Penindasan sistemik (kolonialisme) tidak lagi dilawan dengan kekuatan fisik secara sporadis, tetapi lebih menggunakan pendekatan politik dalam arti luas. Yaitu, pendekatan politik yang berusaha memengaruhi, menyadarkan, dan memberdayakan kaum bumiputra agar menyadari kondisi dan masa depan bangsa. Tujuannya adalah mempersatukan elemen-elemen masyarakat yang telah tersekat-sekat dalam sistem sosial-politik di bawah kolonialisme Belanda. Strategi penyadaran dan pemberdayaan menjadi corak khas organisasi-organisasi modern tersebut. Gagasan “persatuan” menjadi cita-cita bersama yang akan memupus kasta-kasta sosial sehingga kaum bangsawan dan priyayi dapat bersatu bersama rakyat jelata. Dengan persatuan terbentuklah kekuatan. Meminjam teori Paulo Freire (2008: 197), “para pemimpin harus menyerahkan dirinya bagi usaha tanpa kenal lelah bagi persatuan kaum tertindas—dan persatuan para pemimpin dan kaum tertindas—untuk mencapai pembebasan.”

Boedi Oetomo (1908)

“Kaum muda membentuk kesadaran “nasional” mereka sebagai bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama “bangsa-bangsa” lain dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju modernitas…” tulis Takashi Shiraishi (2005: 41). “Kaum muda” dalam pandangan Shiraishi adalah para lulusan sekolah-sekolah kolonial yang telah mengenal gaya hidup modern dan memiliki wawasan pengetahuan yang cukup. Salah satu misi kebijakan Politik Etis di bidang pendidikan adalah mengangkat kehidupan kaum bumiputra dan menuntun mereka menuju modernitas. Boedi Oetomo lahir sebagai dampak dari kebijakan politik tersebut.

Pertama kali digagas, BO belum memiliki nama resmi. Namun, dasar pemikiran untuk melahirkan sebuah organisasi sudah terbentuk. Ketika Wahidin Sudirohusodo mempresentasikan gagasannya di depan para mahasiswa STOVIA, secara spontan Soetomo berkomentar, “Punika satunggaling pandamelan sae sarta nelakaken budi utami” (Ini merupakan perbuatan baik serta mencerminkan keluhuran budi). Soeradji, salah seorang mahasiswa STOVIA yang menjadi salah satu dari sembilan pemuda perintis BO, langsung menggunakan dua kata terakhir yang diucapkan Soetomo untuk memberi nama organisasi tersebut (Kamandoko, 2008: 45).

BO dideklarasikan di aula kampus STOVIA pada hari Rabu sekitar pukul 09.00 WIB tanggal 20 Mei 1908. Struktur pertama menempatkan sosok Soetomo sebagai ketua dengan wakilnya Soelaeman. Jabatan sekretaris I dipegang oleh Soewarno, sedangkan sekretaris II dipegang oleh Goenawan Mangoenkoesoemo. Sedangkan, jabatan bendahara dipegang oleh Angka Prodjosoedirdjo. Empat tokoh yang lain, yakni M. Soewarno, M. Moehammad Saleh, Soeradji, dan Goembreg, menduduki posisi sebagai komisaris. Tujuan BO, sebagaimana diutarakan Soewarno dalam surat kabar De Locomotief (24 Juli 1908), adalah sebagai berikut: “Meringankan beban perjuangan hidup bangsa Jawa melalui perkembangan yang harmonis dan kerohanian.”

Ketika dideklarasikan di aula kampus STOVIA, para pengurus BO telah mengundang delapan perwakilan sekolah-sekolah kolonial dari berbagai daerah. Namun, dari delapan sekolah tersebut hanya tiga sekolah yang bersedia mendirikan cabang BO. Ketiga daerah tersebut adalah OSVIA Magelang, Kweekschool Yogyakarta, dan Hogere-burgerschool Surabaya. Khusus untuk cabang BO di Yogyakarta menggunakan Kweekschool di Jetis (sekarang SMK Negeri 3 Yogyakarta) sebagai kantor cabang. Tetapi, pasca kongres pertama BO, Yogyakarta ditetapkan sebagai kantor pusat organisasi ini.

Kongres pertama BO diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Wahidin Soedirohoesodo dipercaya sebagai ketua panitia kongres. Dalam kongres, Wahidin mengungkapkan pendapatnya tentang pentingnya kaum bumiputra, khususnya para priyayi Jawa, mendapat pendidikan model Barat. Perdebatan dalam kongres akhirnya mengerucut antara perlu tidaknya kaum bumiputra mendapat pendidikan gaya Barat (Kamandoko, 2008: 60-62). Mas Mangoenhoesodo, dokter kraton Kasunanan Surakarta, berpendapat bahwa warga pribumi tidak pantas mendapat pendidikan model Barat karena bertentangan dengan norma-norma adat. Pendapat Mas Mangoenhoesodo dibantah oleh Raden Ngabehi Wediodipoero (dikenal dengan nama Radjiman Wedyodiningrat). Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soetomo sejalan dengan pendapat Wahidin Soedirohoesodo. Akan tetapi, Tjipto Mangoenkoesoemo (kakak kandung Goenawan Mangoenkoesoemo) justru menyerang pendapat Wahidin dan melayangkan protes sekaligus terhadap budaya feodalisme kaum bangsawan di Jawa. Tjipto tidak sendirian. Dia mendapat dukungan dari Soerjodipoetro.

Perdebatan di tubuh elite BO memang telah muncul sejak pertama kali organisasi ini dideklarasikan. Ketika kongres pertama berlangsung, Tjipto Mangoenkoesoemo menghendaki organisasi ini tidak hanya sebatas untuk kalangan priyayi Jawa, tetapi untuk seluruh penduduk bumiputra tanpa mengenal kasta sosial. Cita-cita persatuan bumiputra adalah tujuan akhir organisasi ini sebagaimana gagasan Tjipto Mangunkusumo. Perdebatan akhirnya dimenangkan oleh kubu Wahidin Soedirohoesodo. Dalam kongres pertama BO disepakati tujuan organisasi ini sebagai berikut: “Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis” (Kamandoko, 2008: 79).

Selain memutuskan program kerja, kongres pertama BO juga berhasil menetapkan pengurus baru dengan struktur sebagai berikut: R.A.A. Tirtokoesoemo (ketua), Wahidin Soedirohoesodo (wakil ketua), M. Ng. Dwidjosewojo (sekretaris I), R. Soesrosoegondo (sekretaris II), R.M.P. Gondoatmodjo (bendahara), R.M. Soerjodipoetro, Tjipto Mangoenkoesoemo, R. Djajasoebrata, dan R.M.P. Gondosoemarjo (komisaris). Karena faktor senioritas, kesembilan mahasiswa STOVIA yang menjadi perintis dan pengurus pertama BO digantikan oleh kaum tua dari kelas bangsawan. Soetomo, Soelaeman, Soewarno, Goenawan Mangoenkoesoemo, Angka Prodjosoedirdjo, M. Soewarno, Muhammad Saleh, Soeradji, dan Goembreg hanya menjadi anggota biasa sambil meneruskan studi mereka di STOVIA.

Kepemimpinan Tirtokoesoemo terlalu lemah ketika menghadapi gejolak dalam tubuh BO. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soerjodipoetro memutuskan keluar dari organisasi ini karena berbeda konsep secara mendasar. Tjipto menghendaki BO terlibat langsung dalam kancah politik pergerakan, tetapi kubu kaum tua lebih mengutamakan pemberdayaan kaum priyayi Jawa, khususnya lewat pendidikan model Barat.

Dalam kongres BO kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Oktober 1909 di Yogyakarta, perdebatan intelektual tidak tampak karena tokoh-tokoh revolusioner telah hengkang lebih dahulu. BO tak ubahnya paguyuban kaum priyayi Jawa yang sudah tidak memiliki kekuatan sebagai mesin perubahan. Satu catatan yang cukup berarti dalam kongres BO kedua adalah gagasan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi organisasi (Kamandoko, 2008: 88). BO sempat mengajukan usul kepada Volksraad agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi selain bahasa Belanda.

Pasca kepemimpinan Tirtokoesoemo, BO dipimpin oleh Pangeran Ario Notodirodjo, putra Pakualam V, pada tahun 1912. Notodirodjo dinilai sangat liberal, tetapi dia berhasil memajukan pendidikan kaum priyayi Jawa. Kepemimpinannya didukung penuh oleh Kraton Surakarta dan Yogyakarta sehingga memudahkan baginya untuk mendapatkan dana yang melimpah.

Pada tahun 1923, Soetomo baru saja pulang ke tanah air setelah menyelesaikan studi di negeri Belanda. Dia membentuk Indonesische Studie Club (ISC) di Surabaya pada tahun 1924. ISC kemudian berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Setahun kemudian (1925), kantor pusat BO dipindah ke Semarang (Kamandoko, 2008: 135-136). Sejak saat itulah, BO mulai dikendalikan oleh kaum muda revolusioner. Namun, sepak terjang para aktivis BO masih tetap pada garis kebijakan organisasi, yakni bersifat kooperatif, bahkan layalis kepada pemerintah kolonial Belanda. Ketika geliat kaum muda semakin revolusioner, terutama setelah muncul gerakan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang, pengurus pusat BO mengeluarkan keputusan untuk menarik diri dari politik. Kongres BO terakhir pada tahun 1935 memutuskan penggabungan organisasi ini dalam Partai Indonesia Raya (Parindra) pimpinan Dokter Soetomo. Dengan leburnya BO ke dalam Parindra, maka habislah riwayat organisasi ini.

Sarekat Islam (1911)

Kelahiran Sarekat Islam (SI) termasuk dalam mata rantai kebangkitan nasional di tanah air. Sekalipun cikal-bakal organisasi ini berupa perkumpulan ronda dari para pengusaha batik di kampung Laweyan (Surakarta), tetapi setelah mendapat suntikan gagasan segar dari seorang lulusan STOVIA, perkumpulan tersebut berkembang pesat. Menurut Deliar Noer, dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (1996: 115), perkumpulan ronda tersebut bernama Rekso Roemekso, berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 atau sekitar tiga tahun sebelum berdiri BO. Latar belakang pendirian perkumpulan ini disebabkan karena dominasi para pedagang Tiongkok dan akibat tekanan dari para pejabat kraton (Van Neil, 2009: 135). Pendirinya Haji Samanhoedi, seorang pedagang batik kelahiran Sondokoro, Karanganyar, Surakarta. Adapun tokoh lulusan STOVIA yang membantu membesarkan perkumpulan ini adalah R.M. Tirtoadisurjo.

Setelah organisasi BO berdiri, organisasi-organisasi pergerakan bumiputra bermunculan. Pada tahun 1909, Tirtoadisurjo mendirikan Sarekat Dagang Islamiah (SDI) di Batavia untuk membantu pedagang-pedagang muslim di tanah air (Riklefs, 2005: 347). Pada tahun 1911, Tirto mendorong Samanhoedi untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Cabang-cabang SDI lainnya pun segera didirikan. Di Surabaya, Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto menjadi pimpinan organisasi tersebut. Organisasi ini kemudian menjadi lambang solidaritas kelompok yang didorong oleh perasaan tidak suka kepada orang-orang Tiongkok, pejabat-pejabat priyayi, dan kolonial Belanda.

Cikal-bakal SDI Surakarta adalah perkumpulan Rekso Roemekso yang telah didirikan oleh Samanhoedi. Dengan kapasitas intelektualnya, Tirtoadisurjo membantu menyusun anggaran dasar (statuten) dan merancang perkumpulan ini sebagai sebuah organisasi modern. Dia merancang statuten (anggaran dasar) organisasi ini dan diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 11 November 1912 (Noer, 1996: 115), SDI Surakarta resmi berdiri. Ketika SDI di bawah pimpinan Samanhoedi, organisasi ini tidak terlalu populer. Faktor kepemimpinan Samanhoedi memang kurang dapat dirasakan oleh para anggotanya, sehingga SDI kurang berkembang. Samanhoedi memang bukan intelektual lulusan sekolah Belanda sehingga tipikal kepemimpinannya dapat dikatakan tradisionalis.

SDI cabang Surabaya semakin maju, tetapi pemerintah kolonial justru membekukan organisasi ini. Sepak terjang Tjokroaminoto dinilai terlalu membahayakan stabilitas pemerintah kolonial sehingga surat izin SDI cabang Surabaya dicabut. Tidak patah arang, Tjokroaminoto tetap berjuang lewat SDI cabang Surakarta. Dalam pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 1914, bersamaan dengan perubahan SDI menjadi Sarekat Islam (SI), kepengurusan baru terbentuk dengan menempatkan sosok Tjokroaminoto sebagai ketua dan Samanhoedi sebagai “ketua kehormatan.”

Dalam pertemuan tahun 1914 di Yogyakarta, struktur baru terbentuk atas nama Centraal Sarekat Islam (CSI). Tjokroaminoto berhasil menduduki posisi sebagai ketua dengan wakilnya Goenawan dan Abdoel Moeis, keduanya lulusan STOVIA. CSI dibentuk seolah-olah setara dengan sarekat lokal. Tjokroaminoto sendiri yang menyusun Anggaran Dasar CSI pada tanggal 26 Juli 1915. Pada kenyataannya, CSI inilah yang berfungsi mewadahi sarekat-sarekat lokal.

Sosok Tjokroaminoto yang lulusan OSVIA Magelang dikenal sebagai seorang politikus andal. Dia adalah guru politik kebangsaan yang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional pada masa pergerakan. Abikoesno Tjokrosoejoso (tokoh PSII), Soekarno (tokoh PNI), Semaoen, Alimin, Moeso (ketiganya tokoh PKI), Haji Agoes Salim (tokoh SI), Kartosoewirjo (tokoh DI/TII), Herman Kartowisastro, dan K.H. Mas Mansur (tokoh Muhammadiyah) adalah sederetan tokoh nasional yang pernah menimba ilmu politik dari Tjokroaminoto. Di bawah kepemimpinannya, CSI digiring terjun ke dalam politik pergerakan nasional. CSI atau SI berhasil menjadi salah satu kekuatan politik umat Islam yang sangat diperhitungkan pada masanya. Bahkan, BO tidak mampu menyaingi popularitas SI. Sejak perubahan nama SDI menjadi SI, peraturan keanggotaan tidak hanya dibatasi para pedagang muslim, tetapi seluruh umat Islam di tanah air dapat masuk dan beraktivitas atas nama organisasi ini.

Gagasan Pan-Islamisme yang diusung oleh Jamaluddin al-Afghani pada awal abad 19 menjadi wacana mainstream di tubuh CSI. Ambisi Tjokroaminoto untuk menyatukan umat Islam di seantero Hindia-Belanda tercermin lewat penyelenggaraan Congres al-Islam yang diprakarsai CSI didukung Muhammadiyah dan al-Irsyad. Akan tetapi, setelah para kader ISDV melakukan infiltrasi ideologi Marxisme ke dalam SI, terutama lewat SI cabang Semarang, konflik dalam tubuh organisasi ini tidak kunjung usai. Sneevliet dan Adolf Baars berhasil mendidik seorang kader bumiputra bernama Semaoen untuk mempropagandakan ideologi Marxisme lewat SI cabang Semarang. Selain Semaoen, kader-kader ISDV yang berhasil duduk dalam kepengurusan SI adalah Alimin dan Darsono. Perpecahan tidak dapat dielakkan lagi ketika SI berubah menjadi dua kubu: SI-Merah dan SI-Putih. Tokoh-tokoh yang berada di gerbong SI-Merah adalah: Semaoen, Alimin, Darsono, dan Haji Misbach. Adapun tokoh-tokoh yang berada di gerbong SI-Putih adalah: Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, dan Agoes Salim. Para tokoh Muhammadiyah yang duduk dalam struktur CSI, seperti K.H. Ahmad Dahlan (penasehat) dan Haji Fachrodin (bendahara) berada di kubu Tjokroaminoto.

Pasca kongres di Randublatung (Pekalongan) pada tahun 1926, Tjokroaminoto selaku ketua CSI mengeluarkan kebijakan perubahan SI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Selain mengubah nama dan haluan organisasi, partai baru ini mengeluarkan kebijakan disiplin partai untuk mengatasi dualisme keanggotaan yang menjadi biang kekisruhan di tubuh SI. Sebelumnya, dalam tubuh SI terdapat faksi-faksi yang berseberangan haluan politik. SI cabang Semarang dikuasai oleh kader-kader ISDV. SI cabang Yogyakarta dikuasai oleh kader-kader Muhammadiyah. Kebijakan disiplin partai menjadi titik kemunduran PSI karena kader-kader ISDV dan Muhammadiyah harus memilih antara bertahan sebagai pengurus SI atau keluar dari keanggotaan. Kader-kader ISDV kemudian keluar dari SI dan mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun kader-kader Muhammadiyah yang dikeluarkan dari SI kemudian membentuk Partai Islam Indonesia (PII).

Muhammadiyah (1912)

Sosok Wahidin Sudirohusodo, tokoh yang membidani kelahiran BO, adalah penganut gerakan teosofi. Sebagai priyayi Jawa, Wahidin merasa prihatin atas kondisi kaumnya yang hidup terbelakang. Dalam pengamatannya, sebab-sebab kemunduran bangsa Jawa akibat kolonialisme dan faktor kedatangan Islam di tanah Jawa (Kamandoko, 2008: 33). Dengan demikian, Wahidin memandang Islam sebagai sumber kemunduran bangsa Jawa. Beruntunglah Wahidin dapat bertemu dengan seorang khatib Masjid Besar Yogyakarta yang dikenal sangat modernis. Sang khatib mampu mengenalkan ajaran Islam dan tata cara hidup Islami secara modern. Khatib tersebut adalah K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Ketika kantor BO pindah ke Yogyakarta (Syujak, 2009: 56), K.H. Ahmad Dahlan tertarik untuk masuk dalam organisasi ini. Akan tetapi, sang khatib ini tidak memiliki relasi dengan jajaran pengurus organisasi ini. Setelah melihat sepak terjang pengurus BO, K.H. Ahmad Dahlan terinspirasi untuk mendirikan sebuah perkumpulan umat Islam, tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Atas jasa Mas Djojosoemarto, pendiri Muhammadiyah ini mendapat undangan untuk mengikuti perkumpulan yang diselenggarakan oleh BO.

Pertama kali bertemu Wahidin Soediro Hoesodo, K.H. Ahmad Dahlan memberikan pandangan-pandangannya tentang umat Islam. Wahidin kemudian memberikan apresiasi positif karena pandangan keagamaan sang khatib cukup modernis. Bahkan, K.H. Ahmad Dahlan diberikan kesempatan untuk mengisi pengajian agama di Kweekschool Jetis. Hubungan harmonis antara pendiri Muhammadiyah ini dengan pengurus BO cabang Yogyakarta telah mengantarkannya menjadi seorang tenaga pengajar di OSVIA Magelang.

K.H. Ahmad Dahlan tidak hanya dekat dengan Wahidin Sudirohusodo, tetapi juga akrab dengan jajaran pengurus BO yang lain, seperti M. Ng. Dwidjosewojo dan R. Soesrosoegondo. Dwidjosewojo yang menjabat sebagai sekretaris I BO memberikan dukungan kepada K.H. Ahmad Dahlan untuk membentuk sebuah perkumpulan Islam. Soesrosoegondo juga memberikan dukungan kepada sang khatib, bahkan dialah yang merancang draf statuten (anggaran dasar) Muhammadiyah. Bentuk dukungan Soesrosoegondo bukan hanya sebatas membuatkan draf statuten Muhammadiyah, tetapi dia juga bergabung dalam Muhammadiyah mengurusi Bagian Sekolahan. Demikian seperti dinukil dari sumber Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer 1927 (1927: 90).

Dengan didukung oleh pemuda-pemuda Kauman dan beberapa anggota BO, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan sebuah perkumpulan yang kemudian dikenal dengan nama ”Muhammadiyah.” Nama Muhammadiyah dipilih sebagai bentuk penisbatan kepada Nabi Akhir Zaman, Muhammad saw, sehingga dapat diartikan perkumpulan ini mengikuti ”Jalan Muhammad.” Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah (Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adabi Darban, 2000: 116).

K.H. Ahmad Dahlan meminta bantuan pengurus BO untuk mengajukan rechtspersoon (badan hukum) atas nama Muhammadiyah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sebelumnya, sang khatib harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan BO. Raden Mas Boedihardjo dan Raden Dwidjosewojo bersedia mengurus proses legalisasi perkumpulan tersebut jika didukung oleh minimal tujuh orang. Mereka juga harus menjadi anggota BO terlebih dahulu. Para pemuda Kauman yang telah menjadi murid-murid K.H. Ahmad Dahlan menyatakan bersedia menjadi anggota organisasi ini agar dapat membantu meluluskan rechtspersoon pendirian Muhammadiyah. Ketujuh pemuda Kauman tersebut adalah: R.H. Sjarkawi, H. Abdoelgani, H. Sjuja’, H. Hisjam, H. Fachrodin, H. Tamim, dan K.H. Ahmad Dahlan sendiri. Dengan ikhlas, murid-murid Ketib Amin bersedia membayar iuran anggota BO sebesar f. 0,25 tiap bulan (Syujak, 2009: 86).

Dibutuhkan sekitar 20 bulan bagi pemerintah kolonial untuk mengeluarkan rechtspersoon Muhammadiyah. Ketika Statuten Muhammadiyah (versi draf pertama) diajukan, disebutkan pada artikel 2, 4, dan 7 bahwa wilayah gerak dan sasaran organisasi meliputi ”Jawa dan Madura.” Pada 15 Juni 1914, dalam rapat anggota Muhammadiyah, diputuskan untuk mengubah ruang lingkup perkumpulan ini, yang sebelumnya bergerak di ”Jawa dan Madura”, menjadi hanya bergerak di lingkungan ”Residensi Yogyakarta” saja. Proses surat menyurat selama 20 bulan inilah yang kemudian menghasilkan besluit (surat keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 22 Agustus 1914. Pada tahun 1914, dalam statuten Muhammadiyah kedua (1914), ruang lingkup gerakan Muhammadiyah sudah meliputi seluruh tanah ”Hindia-Nederland” (Statuten Muhammadiyah 1914 artikel 2). Keanggotaan Muhammadiyah sudah semakin luas, karena mencakup umat Islam di Hindia-Nederland (Statuten Muhammadiyah 1914 artikel 4).

Ketujuh tokoh perintis Muhammadiyah adalah anggota BO yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda-beda. K.H. Ahmad Dahlan, sekalipun tidak pernah mengenyam pendidikan model Belanda, tetapi dia berperan sebagai guru etika di Kweekschool Jetis dan OSVIA Magelang. Kedua lembaga pendidikan ini milik pemerintah kolonial Belanda. R.H. Sjarkawi dikenal sebagai seorang anemer (insinyur) lulusan pendidikan kolonial. H. Hisyam, sekalipun lulusan pondok pesantren, dia pernah menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda di Magelang. Selebihnya, H. Abdoelgani, H. Sjuja’, H. Fachrodin, dan H. Tamim adalah lulusan pesantren.

Perubahan struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah pada tahun 1918 telah mengubah wajah gerakan Islam modernis ini secara radikal. Masuknya kaum intelektual bumiputra lulusan sekolah kolonial, seperti M. Ng. Djojosoegito, Moh. Hoesni, Singgih, R.M. Prawirowiworo, dan R. Sosrosoegondo (Junus Salam, 1969: 45), telah membawa Muhammadiyah setara dengan gerakan-gerakan bumiputra lainnya, seperti BO, SI, dan lain-lain.

Tujuan Muhammadiyah, sebagaimana dalam statuten tahun 1912, disebutkan: ”(a) menyebarkan pengajaran Igama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Bumiputera di dalam residensi Yogyakarta, dan (b) memajukan hal Igama kepada anggauta-anggautanya” (Statuten Muhammadiyah 1912 artikel 2).  Adapun rumusan tujuan Muhammadiyah sejak tahun 1914 adalah: ”(a) Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Igama Islam di Hindia Nederland, dan; (b) memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya” (Statuten Muhammadiyah 1912 artikel 2). Dari konsep tersebut lahirlah paham “Islam Berkemajuan” yang menjadi mainstream pada waktu itu.

Taman Siswa (1922)

Ketika Soetomo mendeklarasikan Boedi Oetomo di kampus STOVIA, seorang mahasiswa turut menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Dia seorang pangeran dari Pakualaman yang juga mengikuti pergulatan wacana dalam tubuh organisasi ini. Ketika Tjipto Mangoenkoesoemo melontarkan kritik tajam terhadap rumusan tujuan BO yang terlalu sempit, mahasiswa tersebut berada di belakangnya. Tjipto tajam mengkritik gaya feodalisme kaum priyayi Jawa, sehingga dia harus keluar dari BO karena tidak sehaluan dengan para pendiri organisasi ini. Ketika Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan Insulinde dan Indische Partij, mahasiswa tersebut turut bergabung dan menjadi salah satu tokoh penggerak organisasi. Dialah R.M. Soewardi, putra Pangeran Surjaningrat dari Pakualaman, Yogyakarta. Soewardi adalah adik Soerjopranoto, tokoh SI yang dikenal sebagai “jago mogok.”

Sepuluh tahun setelah berdiri Muhammadiyah atau empat belas tahun pasca berdiri BO, Soewardi Soerjaningrat—kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara—mendirikan perguruan Taman Siswa. Sebelumnya, Soewardi Soerjaningrat telah terlibat aktif dalam dunia pergerakan nasional. Setelah bergabung dengan Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), Soewardi terlibat dalam politik pergerakan nasional lewat Insulinde dan Indische Partij. Dalam catatan sejarah nasional Indonesia, Soewardi Soerjaningrat bersama Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker dikenal sebagai “tiga serangkai” (Abdurrachman Surjomihadrjo, 2008: 97).

Sebelum mendirikan Perguruan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara telah aktif dalam pertemuan diskusi dengan tokoh-tokoh Keraton Pakualaman, pengurus BO, dan para lulusan sekolah-sekolah Belanda dalam forum “Selasa Kliwon.” Sumber Abdurrachman Surjomihadrjo dalam bukunya, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe (2008: 99) menyebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara yang berstatus sebagai tenaga pengajar di HIS Adidharma mulai tertarik dengan metode pembelajaran Montessori-Tagore dan berupaya mengembangkan serta menerapkannya dalam konteks pendidikan kaum bumiputra. Setelah mendalami gagasan-gagasan Montessori dan Tagore, Ki Hajar Dewantara keluar dari HIS Adidharma dan mendirikan sekolah sendiri.

Dalam naskah pidato Beginsel Verklaring (Pernyataan Asas Taman Siswa), Ki Hajar Dewantara merumuskan suatu filosofi pendidikan yang berbasis pada kebudayaan bangsa sendiri. Pada 3 Juni 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Onderwijs Instituut Taman Siswa (Institut Perguruan Taman Siswa) di Yogyakarta (Kamandoko, 2006: 174). Tokoh nasional ini tidak menghendaki model pendidikan seperti yang diterapkan BO, HIS Adidharma, dan Muhammadiyah. Dia menghendaki filosofi pendidikan yang dibangun dari akar historis dan nilai-nilai budaya untuk kemajuan bangsa. Taman Siswa tidak menolak konsep pendidikan Barat, tetapi selektif menerimanya untuk memajukan kebudayaan bangsa sendiri.

Nasionalisme Indonesia: Suatu Pergumulan Intelektual            

Kesadaran nasional lahir dari kaum terpelajar bumiputra yang telah mengenyam pendidikan kolonial. Boedi Oetomo (BO) sebagai organisasi modern yang didirikan kaum bumiputra pada tahun 1908 di kampus STOVIA merupakan sebuah gerakan yang membentuk kesadaran nasionalisme sekalipun dalam arti sempit. Organisasi ini didirikan oleh para priyayi Jawa yang telah mengenyam pendidikan modern ala Barat. Mereka yang telah menguasai kemampuan akademik dengan wawasan keilmuan yang luas tergugah rasa nasionalismenya. Bangsa Jawa, khususnya kaum priyayi, mengalami kemunduran dari segi ekonomi, politik, dan kebudayaan. Mereka merasa menjadi orang lain di negeri sendiri karena tidak mampu menentukan nasib sendiri. Kondisi tersebut telah menggugah kesadaran seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa untuk melakukan perubahan lewat jalur pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya dimaknai sebagai alat perubahan sosial, tetapi pendidikan itu sendiri adalah proses perubahan. Dengan membentuk organisasi BO, proses perubahan sosial di kalangan bangsa Jawa sedang berlangsung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Perdebatan sengit dalam kongres BO pertama (1908) dan kedua (1909) menjadi sorotan dalam hal ini karena kedua momentum tersebut sangat strategis dalam proses pembentukan organisasi. Ruang lingkup gerakan BO yang hanya sebatas kaum priyayi Jawa terlalu sempit untuk konteks kesadaran nasionalisme. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soerjodipoetro paling keras menyanggah rumusan tersebut. Tjipto bersikeras bahwa kaum bumiputra yang berhak mendapatkan pendidikan adalah seluruh penduduk Hindia-Belanda, bukan hanya sebatas kaum priyayi. Elitisme BO makin jelas ketika gagasan Wahidin Soediro Hoesodo yang disepakati dengan mengesampingkan pemikiran Tjipto Mangoenkoesoemo.

BO sebagai organisasi modern kaum terpelajar bumiputra pertama yang dinilai telah mengubah pola dan arah politik pergerakan nasional belum mencerminkan konsep nasionalisme secara menyeluruh. Lewat penyelenggaraan pendidikan bagi kaum bumiputra, para priyayi Jawa berusaha memperbaiki nasib mereka. Kelahiran organisasi ini juga telah menginspirasi organisasi-organisasi lain, misalnya Muhammadiyah dan Taman Siswa.

Kesadaran nasionalisme yang dibentuk lewat pergumulan gagasan dalam wadah organisasi modern ini masih sebatas kelompok kaum priyayi Jawa. Memang pengaruh organisasi ini cukup besar dalam konteks pertumbuhan organisasi-organisasi modern bumiputra, akan tetapi gagasan nasionalisme yang diusung masih sektarian.

Robert van Niel (2009: 88) telah menetapkan kelahiran BO sebagai titik tonggak kebangkitan nasional Indonesia. Ketika para sejarawan di tanah air sepakat bahwa kelahiran BO ebagai titik tonggak sejarah kebangkitan nasional Indonesia, Ahmad Syafii Maarif (2008) justru berbeda pendapat. Menurutnya, kebangkitan nasional harus dimaknai secara luas sebagai kebangkitan Indonesia, bukan kebangkitan salah satu suku bangsa Indonesia (Jawa dan Madura). Dengan parameter tersebut, maka Syafii Maarif berpendapat bahwa gerakan BO tidak tepat dimaknai sebagai titik tonggak kebangkitan nasional. Sejalan dengan Syafii Maarif, Rr. Berar Fathia (2008), koordinator Indonesia Satu, menyatakan bahwa BO bukan titik tonggak kebangkitan nasional. Menurutnya, kelahiran BO hanya untuk lingkup yang terbatas. Koordinator Indonesia Satu ini lebih yakin jika kelahiran R.A. Kartini pada 21 April 1879 lebih relevan dijadikan sebagai titik tonggak sejarah kebangkitan nasional Indonesia.

Jika BO bersifat kooperatif dan loyal terhadap pemerintah kolonial Belanda, maka Sarekat Islam (SI) cenderung akomodatif. SI mampu menghubungkan kepentingan umat Islam dengan pemerintah kolonial Belanda, sehingga dinilai akomodatif. Sekalipun demikian, setelah Tjokroaminoto membentuk Centraal Sarekat Islam (CSI), organisasi ini semakin revolusioner. Tjokro menggiring CSI terjun dalam pentas perpolitikan nasional sehingga organisasi ini menjadi satu-satunya saluran aspirasi politik umat Islam pada waktu itu.

Setelah perubahan nama dari Sarekat Dagang Islamiah (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI), organisasi ini bukan hanya menjadi wadah bagi kaum saudagar muslim saja, tetapi kaum santri, intelektual, birokrat, dan politikus muslim dapat masuk menjadi anggota. Ruang lingkup organisasi ini lebih luas dibanding BO. Hanya saja, sektarianisme masih tampak karena organisasi ini hanya menerima anggota dari kalangan muslim saja.

Faktor kepemimpinan Tjokroaminoto sebagai seorang intelektual dan politikus muslim menjadi daya tarik tersendiri. Dia tidak hanya bisa merancang organisasi Islam modern, tetapi juga mampu menggaet kelompok-kelompok muslim, baik dari kalangan modernis maupun tradisional. Dalam struktur CSI, Tjokroaminoto menempatkan K.H. Ahmad Dahlan (president Hoofdbestuur Muhammadiyah) sebagai adviseur (penasihat). Dengan cara begitu, banyak aktivis Muhammadiyah yang aktif di SI atas kesadaran sendiri, seperti Haji Fachrodin, Abdul Hamid BKN, Mochtar Boechari (Solo), dan lainnya. Abdoel Moeis dan Soerjopranoto juga tercatat dalam struktur CSI sebagai komisaris. Nama yang disebutkan terakhir dikenal sebagai kakak Ki Hajar Dewantara. Dia berkolaborasi dengan Haji Fachrodin pada tahun 1920 menggerakkan para buruh pabrik tebu untuk melakukan aksi pemogokan massal di Yogyakarta.

Kepemimpinan Tjokroaminoto memang memiliki daya tarik yang kuat. Selain piawai berpidato dengan suara baritonnya, Tjokroaminoto memiliki visi yang jauh ke depan. Gagasan-gagasannya tentang kebangsaan mampu menyadarkan para ulama dan tokoh Islam di daerah-daerah untuk bergabung dalam SI. Salah satu tokoh nasional yang bergabung dengan SI karena faktor kepemimpinan Tjokroaminoto adalah Haji Agus Salim. “…saya menjadi berkenalan betul dengan pergerakan SI, istimewanya dengan pemimpinnya Tjokroaminoto, dan kenal itu sampai menyebabkan pula saya sampai masuk dalam SI”, demikian kesaksian Agus Salim (Bendera Islam edisi 2 Mei 1927). Pada tahun 1906-1909, dia menjabat sebagai Konsulat Belanda di Jeddah. Rasa nasionalisme telah mendorong dirinya keluar dari kehidupan mapan untuk berjuang membela bangsanya lewat jalur SI.

Gagasan nasionalisme yang diusung SI adalah Pan-Islamisme. Konsep yang diusung oleh Jamaluddin al-Afghani pada awal abad 19 ini menjadi wacana mainstream di tubuh SI. Pan-Islamisme adalah sebuah gagasan persatuan seluruh umat Islam di seantero jagad ini di bawah sebuah imperium Islam. Konsep ini sebenarnya lahir sebagai antitesa gagasan nasionalisme Arab yang cenderung chauvinistik.

Gagasan nasionalisme yang tercermin dalam konsep Pan-Islamisme sebenarnya terlalu sektarian untuk konteks bangsa Indonesia yang plural. Berbagai upaya SI untuk menyatukan kelompok-kelompok Islam di tanah air telah dilakukan. Salah satu upaya terbesar SI menyatukan umat Islam di seantero tanah air adalah dengan penyelenggaraan Congres al-Islam yang diprakarsai CSI didukung Muhammadiyah dan al-Irsyad. Pada kenyataannya, upaya SI untuk menyatukan umat Islam di tanah air selalu gagal. Konsep nasionalisme Islam selalu mentah jika dihadapkan pada realitas penduduk bumiputra yang multikultural.

Konsep kesadaran nasionalisme juga ditawarkan oleh Muhammadiyah. Sewaktu Muhammadiyah dideklarasikan, nusantara masih dalam kondisi tercerai-berai. Bangsa Indonesia belum terbentuk. Dengan demikian, Muhammadiyah belum mengenal konsep ”bangsa” (nation) dan ”negara” (state), apalagi ”negara-bangsa” (nation-state). Sejak BO (20 Mei 1908), K.H. Ahmad Dahlan sudah tergerak untuk membentuk sebuah perkumpulan yang bercita-cita menyatukan umat Islam bumiputra. BO adalah organisasi bumiputra pertama yang mengusung nasionalisme, sekalipun ruang lingkupnya masih terbatas (Jawa dan Madura).

Di mata K.H. Ahmad Dahlan, ikhtiar BO memajukan kaum bumiputra menggunakan jalur pengajaran memang cukup mengesankan. Akan tetapi, pendiri Muhammadiyah ini menghendaki sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih luas, yaitu umat Islam di seantero Hindia-Belanda. Pada tahun 1911, dalam pertemuan di Langgar Duwur, K.H. Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya mendiskusikan rencana pembentukan perkumpulan yang di kemudian hari dikenal dengan nama “Muhammadiyah.”

Dalam artikel ”Tali Pengikat Hidup Manusia” (Album Muhammadiyah Tahun 1923), K.H. Ahmad Dahlan menyadari akan pentingnya persatuan umat manusia. Menurutnya, latar belakang persatuan manusia disebabkan oleh dua faktor, yaitu persamaan sebagai keturunan Nabi Adam dan kebersamaan sebagai makhluk yang hidup di dunia. Sebagai keturunan Nabi Adam, sesungguhnya semua manusia sedarah dan sedaging. Sebagai makhluk yang hidup di dunia, sesungguhnya setiap manusia butuh kebersamaan dengan yang lain. Dua faktor fundamental inilah yang mengikat manusia untuk hidup bersatu dalam kebersamaan harmonis.

Persatuan manusia, khususnya kaum bumiputra, merupakan gagasan utama K.H. Ahmad Dahlan dalam upaya meraih hidup merdeka dan bermartabat. Dokumen Soewara Moehammadijah tahun 1922 memuat sebuah artikel penting dengan judul ”Kamardikan” (Soewara Moehammadijah no. 1 tahun 1922). Artikel yang ditulis dalam bahasa Jawa-Melayu mengulas makna ”kebebasan manusia” ini dimuat beberapa bulan sebelum KH Ahmad Dahlan meninggal dunia (Jum’at 23 Februari 1923).

Gagasan ”kamardikan” (kemerdekaan) di sini memang belum mengisyaratkan arti kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Sebab, gagasan ini memang ditujukan kepada individu-individu (pembaca Soewara Moehammadijah) agar menyadari bahwa kolonialisme Belanda telah merenggut makna kemerdekaan hakiki yang dimiliki setiap orang. Dengan demikian, makna kemerdekaan di sini baru sebatas kebebasan tiap individu untuk hidup mandiri secara bermartabat. Namun demikian, gagasan ini cukup efektif untuk memengaruhi kesadaran kolektif kaum bumiputra sebagai kelompok manusia dalam jumlah besar agar dapat hidup merdeka dan bermartabat. Proses ini jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika kesadaran ini telah terbentuk, maka kaum bumiputra akan bangkit untuk merebut kembali kehidupan yang merdeka dan bermartabat.

Dalam proses menuju kemerdekaan, sebuah bangsa akan terus melakukan proses identifikasi diri. Sebuah dokumen penting cukup menyadarkan warga Muhammadiyah, bahwa sejak awal tahun 1925, pada kover Soeara Moehammadijah (bandingkan dengan ejaan dokumen tahun 1922) telah menggunakan istilah ”Indonesia” untuk mengganti nama ”Hindia-Belanda” (Soeara Moehammadijah no. 1 tahun 1925). Tokoh yang memiliki andil besar dalam penggunaan istilah baru ini adalah Soemodirdjo, kepala redaksi (hoofdredacteur) Soeara Moehammadijah pasca kepemimpinan Haji Fachrodin (1922-1924).

Soemodirdjo memang telah mengenalkan istilah Indonesia untuk mengganti nama Hindia-Belanda. Dia juga telah menulis sebuah artikel penting dengan judul: ”Anak Indonesia, Awas” (Soeara Moehammadijah no. 1 tahun 1925). Tetapi penggunaan istilah baru ini memang belum konsisten dalam penerbitan Soeara Moehammadijah tahun 1925. Sebab, beberapa artikel di dalam majalah ini masih sering menggunakan istilah Hindia-Belanda atau Hindia-Nederland. Soemodirdjo telah mengawali proses identifikasi bangsa ini dengan menggunakan nama yang kemudian dikukuhkan dalam momentum Sumpah Pemuda pada 1928.

Sedangkan konsep kesadaran nasionalisme yang diusung Taman Siswa memiliki corak tersendiri. Tidak kebaratan (sekuler), juga tidak ketimuran (religius/Islam), kurang lebih begitulah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam membangun kesadaran nasionalisme bumiputra. Perguruan Taman Siswa didirikan di atas pondasi pemikiran pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Berbeda dengan konsep pendidikan Muhammadiyah yang berbasis nilai-nilai Islam, Taman Siswa lahir sebagai upaya menjadi bangsa sendiri yang tumbuh dan berkembang berbasis pada nilai-nilai budaya sendiri. Ki Hajar Dewantara yang melihat kegagalan BO dalam menjalankan konsep westernisasi pendidikan bagi kaum priyayi mulai mengkaji spirit budaya Jawa. Jika Wahidin Soedirohoesodo menganggap Islam sebagai salah satu sebab kemunduran bangsa Jawa, maka Ki Hajar Dewantara dapat menerima budaya Islam dan juga budaya lain yang bernilai positif sebagai alat/metode untuk memajukan bangsa sendiri.

Nasionalisme berbasis budaya sendiri merupakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses membangun kesadaran nasionalisme Indonesia. Penelitian Dyah Nuraini (2012) tentang konsep pendidikan K.H. Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara, sekalipun dengan latar belakang dan konsep yang berbeda, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk karakter sebagai sebuah bangsa yang merdeka, mandiri, dan bermartabat. Dengan demikian, baik sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun sekolah-sekolah Taman Siswa telah memberikan kontribusi besar dalam proses pembentukan kesadaran nasionalisme di tanah air.

Dengan menghadirkan narasi alternatif sejarah kolonialisme, terutama lewat peran kebijakan Politik Etis, dihubungkan dengan munculnya elite terpelajar bumiputra yang membangun kesadaran nasionalisme baru lewat organisasi-organisasi pergerakan, setidak-tidaknya dapat ditarik benang merah sebagai berikut: pertama, kebijakan Politik Etis pemerintah kolonial Belanda pada awal abad 20, di samping dengan motif ekonomi dan politik, juga membawa dampak positif bagi kemajuan kaum bumiputra. Kaum terpelajar bumiputra yang telah mengenyam pendidikan kolonial tergugah rasa nasionalisme mereka untuk membela bangsanya. Dengan kapasitas intelektual yang cukup, para intelektual bumiputra mengubah pola dan arah politik pergerakan nasional yang terorganisasi secara modern, dilakukan secara serentak (tidak sporadis), dengan strategi pemberdayaan masyarakat, dan menggunakan diplomasi politik yang elegan.

Kedua, kaum terpelajar bumiputra berhasil mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam rangka memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Lewat organisasi-organisasi bumiputra yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan sekolah-sekolah untuk memajukan kaum bumiputra. Lewat organisasi-organisasi pergerakan nasional dan lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan kaum terpelajar bumiputra, upaya menumbuhkan kesadaran nasionalisme menjadi bagian dari proses pendidikan.

Ketiga, kesadaran nasionalisme kaum bumiputra tercipta lewat dialektika gagasan dan dinamika politik yang terjadi dalam tubuh organisasi-organisasi pergerakan nasional. Konsep nasionalisme yang lahir dari dinamika intelektual di tubuh organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga ketika digunakan untuk membaca semangat nasionalisme Indonesia saat ini masih dalam perdebatan yang belum selesai.