“Maka tahulah ia bahwa agama merupakan satu dari lima keingintahuan utama orang Indonesia. (Empat yang lain: umur, status perkawinan, suku, dan pekerjaan—kalau perlu penghasilannya juga.)”
—Ayu Utami, Si Parasit Lajang, hlm. 139
Baru-baru ini, saya sedang menekuni pekerjaan baru: menjadi jobseeker. Mengapa bukan menjadi job creator atau self-employed atau lanjut kuliah dulu? Jawabannya sederhana: saya ingin merasakan kerasnya dunia bagi seorang jobseeker, seperti yang sering saya baca (salah satu contohnya, buku Catatan Akhir Kuliah 2.0—yang tak hanya menceritakan susahnya mencari kerja, tapi juga susahnya memulai usaha sendiri) dan saya tonton (salah satunya film The Internship). Kurang afdol, kalau saya hanya mengamini atau bahkan mempertanyakan pendapat umum tanpa nyemplung sendiri ke dalam kubangan sejuta manusia yang bisa ditemukan di berbagai job fair. (Kalau kata Sam dalam Catatan Akhir Kuliah 2.0, “Job (is never) fair.”)
Sejauh ini, saya sudah mengikuti beberapa seleksi, mulai dari tahap psikotes sampai wawancara (tapi belum ada yang sampai teken kontrak). Dari proses seleksi berbagai perusahaan itu, saya menemukan hal-hal menarik. Di tiap seleksi psikotes, ada lembar jawab yang dibagikan dan harus saya isi. Selain kolom-kolom jawaban, lembaran itu juga berisi isian identitas pelamar. Yang membuat saya tertegun, ada isian tentang suku di dua dari empat psikotes yang saya ikuti baru-baru ini. Isian ini membuat saya berpikir keras. Kalau saya isi suku saya Tionghoa, apakah Tionghoa itu termasuk suku? Kalau saya isi Tionghoa, muka saya tidak tampak Tionghoa-nya (yang kasatmata hanyalah nama ibu saya yang saya tulis di lembar yang sama—nama yang kentara sekali nama Tionghoa, yang dulu pernah membuatnya memiliki KTP warna merah dengan tulisan WNA), nanti dikira saya bohong. Kalau saya isi Jawa, berarti saya membohongi diri sendiri. Lalu muncul kecemasan, jangan-jangan nanti saya tidak diloloskan seleksi ini karena saya Tionghoa? Atau malah sebaliknya? Keduanya bukan hal yang saya inginkan. Di sini, saya menyadari sungguh kebenaran pernyataan Ayu Utami di awal tulisan.
Tak henti saya bertanya-tanya, apa perlunya menanyakan suku pada para pelamar kerja? Saya merasa tidak terima, tentu saja, jika nanti saya dihargai hanya sejauh apa suku saya, apa agama saya… (Ada juga isian “Agama” di lembar jawab itu, tapi karena pertanyaan ini hampir selalu muncul—tidak seperti “Suku” yang jarang ditanyakan—saya jadi terbiasa.) Sebagai pelamar kerja, saya hanya ingin dihargai sebaik performa dan kemampuan saya, bukan karena suku atau yang lain-lain itu. Jadi, untuk apa mereka menanyakan suku para pelamar kerja? Yah, mungkin saja, sih, itu tak lebih dari keperluan riset para psikolog saja, untuk mengetahui secara statistik, berapa jumlah pelamar kerja perusahaan M dari suku A, suku B, suku C, dan seterusnya. Baiklah.
Ternyata saya lolos seleksi psikotes perusahaan M itu. Kemudian saya mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu LGD, yang ternyata lolos juga. Nah, tahap terakhir adalah wawancara. Perusahaan M hanya mengadakan satu tahapan wawancara (di beberapa perusahaan lain biasanya ada dua: wawancara oleh staf personalia dan wawancara oleh user atau calon atasan langsung), tapi dengan durasi yang lebih lama daripada umumnya. Mengapa bisa berlangsung selama 30 menit atau bahkan lebih? Setelah menjalaninya sendiri, saya baru tahu alasannya. Di dalam ruang wawancara, sudah ada dua orang yang akan mewawancarai saya: staf personalia dan calon atasan. Jadi, isi wawancara saya melingkupi wilayah psikologis sekaligus teknis, dan mereka bertanya bergantian, sehingga memakan waktu lebih lama daripada biasanya.
Di tengah menjelang akhir wawancara, Bapak Calon Atasan itu (sebut saja blio B) mempromosikan dengan bangga bahwa perusahaan M sangat menghargai perbedaan. No discrimination, begitu mungkin istilah keren kampanyenya. Tidak peduli SARA, atau status-status lain yang melekat pada diri manusia. Semua karyawan dihargai, juga dinilai berdasarkan performa kerjanya saja. Selain itu, perusahaan M (atau hanya divisi yang dipimpin B, kurang jelas) juga sedang menggalakkan agar jumlah karyawan perempuan dan laki-laki setara, 50:50 (terutama di bagian teknik). Di bagian ini, saya sangat setuju (meskipun saya belum tahu, apakah kondisi faktualnya memang seperti yang B katakan).
“Wah, bagus sekali, Pak. Selama ini saya sering menjumpai lowongan kerja bidang teknik yang mensyaratkan bahwa pelamar harus laki-laki. (Memang tak sesederhana itu, sih. Mungkin mereka hanya mencari laki-laki karena kondisi kerjanya dianggap terlalu ekstrem bagi perempuan. Atau hanya karena sesimpel pertimbangan finansial: mungkin lebih irit menggaji laki-laki daripada perempuan dengan beban dan jam kerja yang sama, karena mungkin ada tunjangan hamil dan melahirkan bagi perempuan. Atau mungkin karena pertimbangan efektivitas kerja: masa lajang perempuan umumnya lebih pendek daripada laki-laki, sehingga perusahaan yang lebih menyukai pegawai lajang akan lebih memilih mempekerjakan laki-laki—karena lebih panjang masa saat ia bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kelancaran bisnis perusahaan.) Lantas, kalau semua lowongan kerja bidang teknik seperti itu, kami ini, para sarjana teknik perempuan dikemanakan? Masa hanya berakhir di posisi administrasi? (Nah, mengapa juga sekretaris umumnya perempuan?)”
Namun, sesaat kemudian, saya agak kecewa oleh sudut pandang B. Blio sangat bangga dengan prinsip “no discrimination” itu sehingga jadi keblinger. Blio mengatakan bahwa semua karyawannya harus saling berbaur, tidak ada yang membentuk kelompok-kelompok, alias mengeksklusifkan diri. Kalau misalnya waktu jam makan siang, blio melihat ada seorang karyawan yang makannya semeja bareng orang-orang itu saja, blio akan menegur dan menyuruhnya berbaur dengan yang lain. Terlihat jelas bahwa blio amat memuja inklusivitas yang kurang bijaksana. Inklusivitas memang baik—dalam konteks tertentu—tapi menjadi tidak baik ketika ia dijadikan alasan untuk menyamaratakan semua orang. Menurut saya, blio—dan kita semua—terlalu mudah menghakimi orang lain dari kesimpulan-kesimpulan yang kita bentuk di pikiran kita sendiri hanya berdasarkan hal-hal yang tampak di permukaan. Memang, betapa sulit memenuhi wejangan Jean Marais pada Minke, “Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.”
Begini, mungkin saja karyawan yang blio anggap eksklusif itu hanyalah seorang introver, yang merasa tidak nyaman untuk berbaur dengan banyak orang. Jika ia sudah menemukan beberapa orang yang dianggapnya dekat dan membuatnya nyaman, maka ia akan cenderung nongkrong bareng orang-orang itu saja. Bukannya mau bikin kelompok eksklusif, lho. Kalau Anda introver, Anda pasti tahu bagaimana perasaan si karyawan ini. Dari sudut pandang si karyawan introver, tindakan B yang menyuruhnya berbaur dan bergaul dengan semua orang itu sama saja dengan memaksanya jadi yang bukan dirinya. Situasi semacam itu akan membuat si karyawan introver jadi sangat tidak nyaman. Atau mungkin saja, si karyawan tertuduh itu bukan introver, tapi hanyalah satu-satunya orang waras di kantin kantor itu, yang malas bergaul dan berbasa-basi dengan orang-orang penjilat, sehingga memilih menyendiri atau berkumpul dengan orang-orang yang bisa ia percaya. Atau mungkin ada alasan yang lain-lain. Entahlah.[]
- Negeri Dongeng: Tujuh Pendaki, Tujuh Mata, Tujuh Gunung - 13 December 2017
- Menyelami Lapisan Riak-riak Kafkaesque - 9 September 2017
- Tokyo Ghoul dan Ernest et Célestine Menginterpretasikan Perseteruan Berasaskan Perbedaan - 16 August 2017