Ralat Tumpeng Indonesia

Simbol tahun baru tak mutlak terompet. Konon, penjualan terompet terus menurun, dari tahun ke tahun. Penurunan rezeki bagi pembuat dan pedagang terompet cukup jadi berita, berbeda pikat dengan puisi mengenai terompet gubahan Joko Pinurbo. Tahun baru pun jangan selalu berarti kembang api. Di Solo, pemerintah melarang kembang api dalam acara-acara tahun baru. Pada hari-hari melelahkan gara-gara politik picik dan picisan, tahun baru disimbolkan dengan tumpeng.

Pada hari-hari awal Januari 2019, perusahaan rokok Gudang Garang membuat iklan mengucapkan tahun di koran-koran. Iklan berukuran sehalaman dan berwarna. Pembaca Kompas edisi 5 Januari 2019 boleh menjadikan iklan di halaman 3 untuk renungan berbeda, setelah pulang dari pelesiran atau capek membuat laporan akhir tahun di kantor. Iklan besar itu memuat gambar mengejutkan: tumpeng raksaan diangkut para lelaki perkasa sedang berteriak. Kirab tumpeng kaum perempuan mengibarkan bendera. Di ujung tumpeng dibuat dari nasi kuning, mata kita melihat bendera merah-putih.

Tahun baru itu tumpeng? Kita sulit memberi jawaban. Selama puluhan tahun, orang menginginkan makan enak dan istimewa menjelang tahun baru. Makan bersama di rumah atau jajan di restoran agak sulit menjadikan nasi kuning dibentuk tumpeng adalah menu utama. Kita masih jarang mendatangi acara tumpengan tahun baru. Kini, tumpeng itu ada di iklan, sodoran simbol bagi kita masih sering makan nasi putih diselingi nasi kuning. Tumpeng cenderung ada di hajatan-hajatan tradisional, peringatan hari nasional, dan ulang tahun.

Di permulaan 2019, kita melihat dan memikirkan tumpeng, belum diajak bersantap nasi kuning. Tumpeng itu nasionalis. Orang bisa memberi sebutan tumpeng kebangsaan atau tumpeng keindonesiaan. Sekian orang mungkin menunda mufakat, setelah merunut ke belakang bahwa tumpeng itu khas dalam peradaban (upaboga) Jawa. Tumpeng mulai berwatak nasional? Tumpeng memang sudah bercap Indonesia. Kita harus memastikan waktu penentuan dan pihak paling otoritatif dalam  pengesahan tumpeng itu Indonesia.

Iklan dari Gudang Garam itu bermain simbol di gambar tak selaras dengan pilihan kata. Deretan kata tak ada urusan dengan tumpeng atau peristiwa mengajak ribuan orang makan dalam pemecahan rekor. Suguhan kata tak bertumpeng: “Angkat semangatmu, sebarkan nyala, genggam harapan baru.” Kita mulai mengerti dengan pilihan kata “angkat” sesuai adegan tangan-tangan para lelaki mengangkat tumpeng raksasa. Iklan masih membingungkan dalam kaitan tahun baru, tumpeng, Indonesia, kaum muda, dan rokok.

Iklan tumpeng itu memiliki susulan tumpeng politik. Pada 10 Januari 2019, PDI Perjuangan mengadakan peringatan ulang tahun ke-46. Megawati Soekarnoputri berpidato di hadapan ribuan orang. Di televisi, siaran langsung pidato politik itu ditonton jutaan orang. Acara partai politik tak cuma pidato dan tepuk tangan. Acara sakral pun diadakan dengan tokoh-tokoh besar. Di atas panggung ada acara pemotongan tumpeng oleh Megawati Soekarnoputri bersama Joko Widodo, Hamzah Haz, Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla, dan Try Sutrisno (Kompas, 11 Januari 2019). Tumpeng itu penting dalam ritual politik. Nasi kuning menjadi tumpeng lazim mendatkan doa-doa, sebelum dibagi ke orang-orang penting dan beruntung. Doa mengarah ke 17 April 2019?

* * *

Kita meloncat jauh ke belakang dalam kondisi “lapar sejarah”. Berjalan ke belakang ingin menengok tumpeng-tumpeng pernah dibuat dan memuat pemaknaan mengarah ke Indonesia. Nasionalisasi tumpeng mungkin diselenggarakan dan disokong para pejabat. Publik pun meneladani dengan sering mengadakan acara-acara bertumpeng, dari dalih adat sampai nasionalisme.

Di majalah Tempo, 18 Februari 1989, kita melihat foto tokoh tenar dan tumpeng. Tokoh itu bernama Harmoko, tokoh penting di masa Orde Baru dalam perkara pers dan politik. Ia sedang berulang tahun ke-50. Semula, ia tak pernah mengadakan pesta atau makan bersama ratusan orang demi mengingat usia dan capaian dalam hidup. Harmoko mengaku biasa berulang tahun bersama keluarga dengan makan bersama, membaca al-Fatihah, dan salat tahajud.

Pada peringatan usia ke-50, ia “dipaksa” dalam pesta sederhana. Pembuat ide acara adalah Lukman Umar selaku bos Grup Kartini. Ulang tahun disahkan peluncuran buku terbitan Grup Kartini berjudul Harmoko: Menatap dengan Mata dan Hari Rakyat. Pada masa 1980-an, Harmoko memang orang penting di lakon pers dan politik di Indonesia. Konon, nasib terbitan pers masa lalu ada di tangan Harmoko saat menjadi Menteri Penerangan.

Acara itu terasa sakral dengan pemotongan tumpeng oleh Harmoko diberikan ke orang-orang tercinta dan para tamu dari kalangan pers, pejabat, dan seniman. Tumpeng nasi kuning di puncak dibungkus daun pisang. Pemotongan dengan pisau untuk digeletakkan di piring. Di sela pemotongan tumpeng, Harmoko sempat bilang memiliki dua istri. Ia lugas mengakui bahwa istri pertama itu pers dan istri kedua adalah Sri Romadhiyati. Pengakuan dan pemotongan tumpeng memiliki arti berkaitan atau terpisah? Puncak tumpeng mungkin sengaja dipersembahkan ke istri kedua, pendamping selama puluhan tahun, sejak Harmoko jadi wartawan sampai menteri tenar.

Kita simak saja kata-kata mantan Ketua PWI itu mengenai diri, belum mampu menghubungkan usia dengan tumpeng: “… umur 50 tahun adalah tikungan maut. Kalau tidak bisa pandai-pandai, bisa keliru. Umur 50 tahun itulah seseorang ditentukan.” Peringatan itu mungkin masih dikenang saat Harmoko menjalani hari tua. Kliping dari Tempo mengembalikan lagi ketokohan Harmoko meski lupa memberi arti tumpeng bagi wartawan dan pembaca.

* * *

Kita mendingan belajar tumpeng dari Emha Ainun Nadjib. Pada saat masih galak, cengengesan, dan berkumis tebal, ia mengajak pembaca  Tempo edisi 12 Januari 1991 mengoreksi tumpengan sudah telanjur mengalami nasionalisasi. Ia itu esais, penulis puisi, dan tukang omong. Urusan tumpeng tentu bakal bisa jadi gamblang setelah terperosok dari keruwetan. Pada masa Orde Baru suka menggebuk dan marah, Emha Ainun Nadjib berani menjadi pemikir tumpeng.

Celotehan di awal: “Kebudayaan Jawa memang pakar bentuk-bentuk upacara, tetapi sekarang kata-kata semacam itu tak bisa licin untuk diucapkan karena tradisi tumpengan sudah terdaftar dalam khazanah budaya Indonesia modern yang melibatkan keluarga paling elite, tinju prof hingga perusahaan-perusahaan King Konglomerat.” Pembaca di masa lalu tanggap bahwa “keluarga paling elite” pasti keluarga Cendana atau keluarga Soeharto. Presiden berasal dari desa beradab tradisional setia  menganut nilai-nilai luhur Jawa, dibawa sampai di kekuasaan. Ingat nasionalisasi tumpeng, ingat keluarga Soeharto.

Di mata Emha Ainun Nadjib ada kesalahan dan kesembronoan mengartikan tumpeng di masa pembangunan nasional. Ia ingin memberi ralat tanpa demonstrasi di jalanan atau membuat pamflet ditempel di pagar rumah milik keluarga Cendana. Emha Ainun Nadjib selaku pemikir bermutu dengan tampang cakep menjelaskan: “Dengan kata lain, upacara potong tumpeng bukan khazanah masa silam yang terpuruk di etalase museum. Ia diterima sebagai bagian modernitas meskipun belum tentu bisa disebut dalam perbincangan mengenai proses transformasi budaya.” Kalimat itu “milik” para mahasiswa dan sarjana sedang menekuni ilmu-ilmu sosial. Kalimat sulit disampaikan dalam penataran P-4 atau pengajian ibu-ibu. Di Jawa, kaum ibu adalah pembuat tumpeng. Pada rezim Soeharto, para lelaki sering menjadi pelaku pemotongan tumpeng.

Emha Ainun Nadjib terlalu serius memikirkan tumpeng. Kita menduga ia jengkel dengan acara-acara diberitakan di TVRI, koran, dan majalah sering memunculkan peristiwa pemotongan tumpeng oleh penguasa, pejabat, dan pengusaha. Indonesia gandrung tumpeng di titian politis dan bisnis ketimbang ejawantah tradisi. Pengalaman mendapat berita seribu acara tumpengan berlangsung di Indonesia membikin gemas untuk lekas menulis kolom terbaik sepanjang masa berjudul “Masyarakat Tumpeng Raya”.

Kita membaca kliping itu sambil berpikiran tumpeng-tumpeng bakal dibuat dalam acara-acara menjelang dan setelah hajatan demokrasi, 17 April 2019. Tumpeng kebablasan jadi ungkapan politis di partai politik, tim sukses, elite, dan kubu penggemar politik. Tumpeng seperti memberi tanda keterhubungan dengan adab masa lalu, tak perlu gamblang mewarisi tata politik tumpengan buatan rezim Orde Baru.

Seruan Emha Ainun Nadjib bermaksud meralat: “Maka, tradisi memotong tumpeng di bagian atasnya sesungguhnya adalah subversi ideologi yang menyarankan distribusi dan demonopolisasi. Kalau puncak tumpeng tak dipotong-potong, yang berlangsung selalu bukanlah ekonomi rakyat melainkan ekonomi pembangunan. Susahnya, tradisi potong tumpeng justru banyak diselenggarakn oleh penghuni puncak tumpeng karena yang bagian bawah tak sempat membentuk-bentuk nasi secara estetis sebab keburu disantap untuk mengganjal nasib. Dengan demikian, subversi potong tumpeng itu menjadi semakin kehilangan magi, dan akhirnya tidak mengilhami siapa pun untuk melakukan perubahan.”

Esai bergelimang ralat itu kurang berkhasiat. Esai bertahun 1989 gagal mengurangi kebiasaan orang-orang mengadakan tumpengan dan pamer adegan para pejabat atau elite memotong tumpeng. Emha Ainun Nadjib tentu boleh bersedih asal jangan menangis mengetahui Indonesia 2019 masih negara bertumpeng. Emha Ainun Nadjib mungkin malah ingin menjadi pemotong tumpeng saat ulang tahun? Kini, ia tokoh panutan dan berhak dibuatkan acara tumpengan.

* * *

Kita berjalan mundur lagi dengan maksud menghornati esai terpenting di biografi keintelektualan Emha Ainun Nadjib. Pada masa 1970-an, tumpeng sudah pilihan Soeharto dan Ibu Tien Soeharto dalam mengisahkan nasionalisme. Bermula dari biografi manusia Jawa, dua tokoh itu mengesahkan tumpeng di pemaknaan Indonesia. Tumpeng bukan cuma makanan. Tumpeng itu kekuasaan.

Kita mulai memberi tatapan perhatian ke Ibu Tien Soeharto. Tumpeng dihadirkan di acara nasionalisme mulai 1972. Tumpeng dikehendaki menggantikan kebiasaan orang-orang membuat kue sering manis dan dipasangi lilin. Konon, kue tart itu simbol modern dan global. Di pusat kekuasaan, Ibu Tien Soeharto meminta tumpeng menggusur kue dalam peringatan terpenting: Hari Kemerdekaan. Beliau memerintah Joop Ave mencari jawaban pengganti “kue kemerdekaan”. Riset pun dilakukan berdalih nasionalisme. Jawaban diajukan Joop Ave dengan mengusulkan tumpeng kemerdekaan 17-8-45. Jawaban itu direstui Ibu Tien Soeharto. Ibu Negara lekas mengurusi pembuatan tumpeng di rumah Cendana (Abdul Gafur, Siti Hartinah Soeharto: Ibu Utama Indonesia, 1992).

Sejarah tumpeng kemerdekaan itu benar. Kita bisa membuka majalah Tempo edisi 31 Agustus 1974. Berita kecil mengenai peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Pemotongan tumpeng kemerdekaan dilakukan oleh Soeharto. Peristiwa disaksikan para pejabat dan tamu dari negara-negara asing. Pementasan tumpeng berlakon nasionalisme mendapat pengesahan dan ketetapan untuk dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.

Sejarah itu gagal memunculkan usulan memberi gelar ke Soeharto sebagai tokoh tumpengan kemerdekaan. Orang-orang mungkin lupa atas peran Ibu Tien Soeharto. Pada masa lalu, beliau adalah penentu dan pengisah tumpeng demi Indonesia. Begitu.